ADONARA, terasntt.co- Gerak cepat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyikapi konflik antar desa di pulau Adonara antara desa Bugalima dan desa Ile Pati serta desa Kimakamak, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur yang terjadi Senin (21/10/2024) lalu. Pemprov dibawa komando langsung Penjabat Gubernur NTT, Dr. Andriko Susanto, S.P, M.P., pada Selasa (22/10/2024) terjun langsung ke Lokasi Konflik.
Gerak cepat pemimpin NTT itu dengan melakukan koordinasi bersama unsur Forkopimda dan pimpinan perangkat daerah terkait diantaranya Penjabat Bupati Flores Timur, Sulastri Rasyid, Kepala Biro Pemerintahan NTT, Doris Alexander Rihi, Kadis Sosial NTT, Kanisius Mau, dan Pelaksana Tugas Kaban Kesbangpol NTT, Regina Manbait, untuk segera menuju lokasi konflik guna penyelesaian permasalahan tersebut sekaligus menyalurkan bantuan sosial bagi para korban.
Pj. Gubernur NTT beserta rombongan bertolak dari Kupang pada Selasa (22/10/2024) sore, menggunakan Kapal Ferry ASDP KMP Ranaka dan tiba pada Rabu (23/10) pagi sekitar pukul 05.35 WITA di Pelabuhan Ferry Waijarang Lembata, kemudian menggunakan Speed Boat menuju Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur.
Setibanya di Pulau Adonara, Pj. Gubernur beserta rombongan langsung menuju ke lokasi terdampak konflik, tepatnya di Desa Bugalima untuk memantau situasi dan kondisi beberapa rumah yang telah habis terbakar serta melakukan tatap muka dengan penduduk setempat. Andriko juga mengunjungi dan bertatap muka dengan penduduk di Desa Kimakamak. Sementara Desa Ile Pati tidak sempat ia kunjungi.
“Ketika mendengar terjadi konflik antar desa di Adonara, terlebih adanya korban jiwa dan banyak rumah yang terbakar, saya memutuskan untuk segera ke sini. Kami meminta maaf kepada keluarga korban, karena juga akibat kelengahan kami, makanya hal ini bisa terjadi,”kata Penjabat Gubernur Andriko kepada warga masyarakat yang menjadi korban di Aula Kantor Desa Bugalima.
Andriko meminta Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan jajaran untuk secepatnya segera menangani dan melakukan upaya-upaya rekonsiliasi dan mediasi dengan terus melakukan koordinasi bersama forkopimda dan pihak-pihak terkait agar permasalahan konflik ini dapat segera teratasi.
“Agar Pj. Bupati Flotim dan jajaran serta forkopimda untuk diurus segala sesuatunya. Ini sudah terjadi, kita harus tanggap urus ini semua. Prinsipnya jajaran Pemprov akan selalu support untuk selesaikan ini persoalan. Terkhusus para korban jiwa, korban luka-luka, dan yang mengungsi, semua bantuan, pakaian, makanan, alas tempat tidur, kebutuhan dapur semuanya akan disiapkan oleh pemerintah. Sekecil apapun yang para korban butuhkan akan disiapkan oleh Pemda,”tegas Andriko.
Ia mengharapkan masyarakat desa setempat dapat tetap tenang dan menahan diri dan tidak mudah terprovokasi serta mengikuti proses hukum yang berlaku dengan baik.
“Saya juga menghimbau kepada kita semua, warga masyarakat di sini untuk tidak mudah terprovokasi, dan jangan menyimpan dendam. Hati yang panas untuk kita sejukan karena kita tidak ingin ini semua terulang lagi dikemudian hari. Percayakan semua kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memfasilitasi proses semuanya sesuai aturan agar berjalan baik kedepan,”ujarnya.
Lebih lanjut, dikatakannya bahwa agar konflik pertikaian ini tidak terulang kembali maka harus dicari akar persoalannya.
“Kita harus berpikir agar konflik pertikaian ini tidak terulang lagi, maka kita harus cari akar persoalannya. Kita harus deteksi dini. Terlebih saya dengar persoalan ini sudah lama terjadi dan hingga kini belum ditemukan titik solusinya bagi desa-desa yang terlibat konflik. Akar permasalahan harus kita urai dan kaji dengan jeli dengan pendekatan-pendekatan dan cara terbaik agar bisa hasilkan jalan tengah dimana solusi tersebut dapat disepakati dan dipatuhi bersama,”terang Andriko.
Pada kesempatan itu Andriko juga mengingatkan warga desa setempat untuk membuang jauh-jauh pola pikir perang antar desa yang tidak sepatutnya terjadi sehingga malah akan menimbulkan kerugian dan kemunduran bagi masyarakat setempat dan juga berdampak buruk bagi generasi muda.
“Istilah perang antar desa itu seharusnya tidak ada. Yang seharusnya terjadi itu adalah hidup damai antar desa. Jika ada permasalahan, itu wajar dan itu dinamika kita dalam kehidupan bermasyarakat. Namun permasalahan itu harus kita selesaikan dengan kepala dingin, dengan baik dan damai. Apapun persoalannya, kita selesaikan dengan duduk diskusi bersama sesuai aturan, bukan dengan tindakan anarkis seperti ini. Tindakan-tindakan anarkis hanya akan menimbulkan penyesalan dan persoalan baru seperti korban jiwa dan materil,”paparnya.
Justru dengan berbagai potensi hasil bumi yang dimiliki, lanjut Andriko, seharusnya bekerjasama.
“Justru dengan berbagai potensi hasil bumi di desa yang kita miliki, harusnya kita bekerja sama. Kita kelola sebaik-baiknya, agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi warga desa. Kasihan generasi muda kita ke depan, jika kita memberi contoh hal-hal buruk. Mereka justru akan terpapar dengan segala sesuatu berbau kekerasan. Hal-hal buruk itu yang akan buat kita jauh tertinggal dengan daerah lain. Buang jauh-jauh mindset yang dapat timbulkan konflik. Karena pertikaian, kekerasan dan anarkisme tidak akan membawa kemajuan bagi daerah kita,”tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menyerahkan sejumlah bantuan sosial antara lain ; Kasur (130 lembar), Tenda Gulung (48 buah), Selimut (80 lembar), Makanan anak (176 dos/paket), Makanan siap saji (270 dos/paket), Pakaian berupa Baju Kaos (120 Lembar), Celana Pendek (40 Lembar), Pakaian Dalam Laki-Laki (240 lembar), Pakaian Dalam wanita (276 Lembar), Mie Instan (4800 Bungkus), juga Beras (5.000 kg) dan akan didistribusikan secara berkelanjutan oleh Divisi Regional (Divre) Bulog Larantuka – Flores Timur sesuai kebutuhan.
(*/ran)
