KUPANG, terasntt.co — Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) NTT, Alfons Theodorus secara tegas menyampaikan alasan Pameran digelar, karena sangat berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Pelaksanaan pameran daerah ini tidak semata-mata menjadi ajang seremonial untuk menampilkan program dan hasil kerja organisasi perangkat daerah (OPD).
” Pameran ini memiliki dampak ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat,” tegas Alfons kepada wartawan di Sekretariat KONI NTT, Senin (10/8/2026) petang
“Teman-teman bertanya urgensinya kenapa pameran ini diselenggarakan setiap tahun. Saya jawab, karena dari evaluasi tahun lalu nampak sekali bagaimana multiplier effect ekonomi yang terjadi,” lanjutnya.
Alfon menjelaskan, bahwa pameran tidak hanya diikuti OPD untuk memamerkan program dan inovasi pemerintah, tetapi juga melibatkan ratusan pelaku UMKM yang tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya.
” UMKM yang terlibat tahun lalu berada pada kisaran 200 hingga 300 pelaku usaha. Tahun ini naik menjadi 600 UMKM. Jadi UMKM yang bergerak itu otomatis ada multi efek ekonomi karena uang akan berputar lebih banyak,” katanya.
Menurutnya dampak ekonomi dari pelaksanaan pameran tidak hanya dirasakan oleh pelaku UMKM yang membuka stan. Pergerakan masyarakat menuju lokasi pameran juga menciptakan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, mulai dari transportasi, bahan bakar minyak, kuliner hingga perdagangan.
Sebagai contoh, lanjut Alfons jika ribuan orang datang ke lokasi pameran, mereka tentu membutuhkan biaya transportasi, membeli bahan bakar, makanan dan minuman, hingga berbelanja di stan UMKM.
“Orang datang itu tidak mungkin tanpa mengeluarkan uang. Pertama terjadi mobilitas, dia beli bensin. Sampai di lokasi dia beli makan, beli minum, kemudian datang ke UMKM. Uang itu berputar dan masyarakat merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Menurut Kadispora ini, perputaran uang tersebut bahkan dapat memberikan pendapatan tambahan bagi pelaku UMKM dalam waktu singkat.
“Bisa saja mereka bekerja selama sepuluh hari di pameran, tetapi hasilnya bisa membantu pendapatan mereka untuk dua sampai tiga bulan,” ucapnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan perhitungan yang pernah dilakukan, dampak ekonomi langsung dari kegiatan serupa di Kota Kupang bahkan pernah mencapai hampir Rp 10 miliar.
Oleh karena itu, Alfons meminta publik tidak hanya melihat besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk sebuah pameran, tetapi juga menghitung manfaat ekonomi yang muncul setelah kegiatan tersebut berlangsung.
“Jangan hanya melihat uangnya berapa dan terasa besar. Yang harus dilihat adalah efek ekonominya. Pemerintah memang punya peran untuk membuat ekonomi satu daerah terus berjalan,” tegas Alfons
Ia mengibaratkan, belanja pemerintah untuk sebuah kegiatan sama seperti investasi yang kemudian mengalir ke berbagai sektor masyarakat. Ketika pemerintah menggunakan jasa tenaga kerja, misalnya, pekerja akan memperoleh penghasilan. Penghasilan tersebut kemudian dibelanjakan untuk membeli kebutuhan lain. Begitu pula ketika pemerintah membeli bahan dan perlengkapan kegiatan dari toko atau pelaku usaha lokal.
“ Misalnya kita keluar uang untuk membuat pameran. Ada tukang yang bekerja, dia membeli kebutuhan di toko bangunan. Toko bangunan mendapatkan pendapatan, kemudian uang itu berputar lagi di masyarakat,” ucapnya.
Menurut Alfons selain berdampak terhadap ekonomi secara langsung, ia menilai pameran juga memberikan manfaat promosi bagi Nusa Tenggara Timur. Dan ketika masyarakat dari luar daerah datang dan mendokumentasikan berbagai aktivitas selama pameran, informasi mengenai potensi daerah dapat menyebar secara lebih luas melalui media sosial.
“Orang datang, melihat, kemudian berkomunikasi dengan orang lain. Mereka bisa menyampaikan semua tentang NTT, kemudian mengunggahnya ke media sosial. Tanpa kita keluarkan biaya promosi, informasi tentang NTT bisa langsung tersebar kepada para pengikut mereka,” tandasnya.
Alfons mengatakan, bahwa kritik terhadap penggunaan anggaran untuk kegiatan pemerintah merupakan hal yang wajar. Namun, kritik tersebut perlu dibarengi dengan melihat manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Kalau ada yang mengkritisi, itu wajar. Tidak apa-apa. Tetapi harus diingat, ekonomi satu daerah harus berjalan dan pemerintah punya peran di situ,” ujarnya.(m45)
