KUPANG, terasntt.co — Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini menghadapi tekanan fiskal yang nyata. Pemerintah daerah melakukan pengetatan belanja di hampir semua organisasi perangkat daerah. Perjalanan dinas dipangkas, banyak program ditunda, dan ruang gerak anggaran menjadi sangat sempit. Di saat yang sama, transfer dana pusat menurun, sementara belanja pegawai terus meningkat karena kewajiban pembayaran gaji ASN dan PPPK.
Gubernur Melki Laka Lena sendiri telah mengakui bahwa kondisi keuangan daerah sangat berat. Prioritas utama pemerintah saat ini adalah menjaga agar gaji ASN tetap dibayar dan roda pemerintahan tidak berhenti. Bahkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) terpaksa ditahan karena keterbatasan kas daerah. Ketua DPRD NTT, Emi Nomleni, juga menyatakan bahwa kondisi fiskal daerah memang sedang sulit.
Belum lagi pemerintah sekarang masih harus membayar cicilan utang warisan pemerintahan sebelumnya sekitar Rp210 miliar setiap tahun. Artinya, sebagian ruang fiskal NTT sudah terkunci sebelum program baru dijalankan.
Di ruang publik, terutama media sosial, pemerintahan Melki–Johni kerap dinilai “minus” dan dianggap tidak bekerja. Penilaian seperti ini sah sebagai ekspresi warga. Namun persoalannya, banyak kritik muncul tanpa membaca struktur keuangan daerah yang sesungguhnya.
Pemerintah yang menghadapi kas sempit tentu tidak bisa bekerja dengan pola belanja besar seperti saat fiskal longgar. Mengukur kinerja hanya dari banyaknya proyek fisik berpotensi menyesatkan, karena kapasitas fiskal menentukan kemampuan pemerintah bertindak.
Kritik yang rasional seharusnya menanyakan tiga hal: seberapa besar uang yang tersedia, berapa kewajiban tetap yang harus dibayar, dan kebijakan apa yang sedang ditempuh untuk memperbaiki pendapatan daerah. Tanpa tiga pertanyaan itu, kritik mudah berubah menjadi kemarahan sesaat.
Kebijakan Pajak yang Tidak Populer, Tetapi Mulai Terbukti Efektif
Di tengah tekanan fiskal tersebut, pemerintah mengambil langkah yang paling tidak populer: memperketat kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan yang menunggak pajak memicu protes luas. Banyak warga merasa dipersulit dan menganggap pemerintah terlalu keras.
Namun data menunjukkan kebijakan itu mulai menghasilkan dampak nyata.
Mengutip laman bapenda.nttpemprov.go.id, hingga akhir Juli 2026, penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor mencapai Rp217,91 miliar. Pada Juli saja penerimaan menembus Rp40,64 miliar, tertinggi sepanjang Januari-Juli 2026. Rinciannya: PKB: Rp135,86 miliar (62,36%) dan BBNKB: Rp82,04 miliar (37,64%).
Tren bulanan juga memperlihatkan kenaikan tajam dari Rp34,97 miliar pada Juni menjadi Rp40,64 miliar pada Juli.
Nah, kenaikan ini tidak terjadi secara kebetulan. Pemerintah menerapkan kombinasi dua kebijakan: Pergub NTT Nomor 13 Tahun 2025, yang membatasi akses BBM subsidi bagi penunggak pajak kendaraan. Dan, Pergub NTT Nomor 32 Tahun 2026, yang memberikan pemutihan denda, diskon tunggakan, serta berbagai insentif kepatuhan pajak.
Dengan kata lain, pemerintah memakai pendekatan: ada penegakan aturan, tetapi juga ada keringanan bagi warga yang mau patuh.
Mengapa Kebijakan Ini Penting?
NTT selama ini sangat bergantung pada dana transfer pusat. Ketika transfer menurun, daerah tidak punya banyak pilihan selain memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak kendaraan merupakan salah satu sumber PAD yang paling realistis untuk segera ditingkatkan.
Per 4 Agustus 2026, realisasi PAD NTT baru mencapai Rp675,10 miliar atau 24,70 persen dari target Rp2,8 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa kondisi fiskal memang masih jauh dari aman. Karena itu, setiap tambahan penerimaan pajak menjadi penting untuk menjaga layanan publik tetap berjalan.
Pertanyaannya sederhana: jika pemerintah tidak memperbaiki penerimaan pajak, dari mana biaya jalan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar akan dibiayai?
Pemerintah Tetap Harus Dikritik
Tulisan ini bukan pembelaan tanpa syarat. Pemerintah tetap harus dikritik pada beberapa hal penting: transparansi penggunaan tambahan penerimaan pajak; efisiensi belanja birokrasi; prioritas program yang benar-benar menyentuh rakyat; percepatan pertumbuhan ekonomi agar basis pajak tidak hanya ditopang kendaraan bermotor.
Warga berhak menuntut hasil. Tetapi tuntutan itu akan lebih kuat jika disertai pemahaman atas kondisi keuangan daerah.
***
Ada perbedaan besar antara pemerintah yang tidak bekerja dan pemerintah yang bekerja dalam kondisi fiskal sempit. NTT saat ini tampaknya lebih dekat pada kategori kedua.
Fakta bahwa penerimaan pajak kendaraan meningkat tajam menunjukkan bahwa kebijakan yang awalnya dibenci belum tentu salah. Ia mungkin tidak nyaman, tetapi mulai memberi hasil bagi kas daerah. Dalam situasi krisis fiskal, keberanian mengambil kebijakan tidak populer kadang lebih penting daripada sekadar menjaga popularitas.
Masyarakat NTT tentu boleh kecewa terhadap lambatnya pembangunan. Namun penilaian terhadap pemerintahan Melki Laka Lena sebaiknya tidak berhenti pada kemarahan di media sosial. Yang dibutuhkan sekarang adalah kritik yang cerdas, pengawasan yang ketat, dan kesadaran bersama bahwa memperbaiki NTT tidak cukup hanya dengan mencaci pemerintah; daerah ini juga membutuhkan kepatuhan pajak, disiplin fiskal, dan partisipasi publik yang rasional.
Krisis fiskal memang tidak bisa diselesaikan dengan slogan. Tetapi data penerimaan pajak Juli 2026 memberi satu pesan penting: ketika kebijakan dijalankan konsisten dan masyarakat mulai patuh, ruang fiskal NTT perlahan dapat diperbaiki.
Menilai pemerintahan Gubernur Melki Laka Lena tidak cukup hanya dari kemarahan di media sosial. Kritik tetap penting dalam demokrasi, tetapi kritik yang sehat harus berpijak pada fakta fiskal, bukan semata persepsi. (jdz/**)
