KUPANG, terasntt.co — Pernyataan salah satu bakal calon wakil gubenur NTT Sebas Salang usai mendaftarkan diri di Partai Demokrat, bahwa Ketua DPD I Golkar NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menjadikan Golkar sebagai partai yang tertutup dan mengangkangi aturan mendapat respon balik dari DPP Partai Golkar. Wakil Sekjen Bidang Pemenangan Pemilu DPP Golkar Wilayah Bali, NTB dan NTT, Herman Hayong menegaskan, bahwa tidak ada satupun aturan organisasi atau juklak dan juknis yang mewajibkan DPD Golkar Provinsi untuk membuka pendaftaran calon kepala daerah.
“ Fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen kader secara berjenjang untuk dipersiapkan menduduki jabatan kekuasaan tertentu dalan kehidupan berbangsa,” tegas Herman Hayong ketika dihubungi wartawan, Selasa (14/5/2024) malam.
Menurut Herman, rekrutmen calon kepala daerah sudah dilakukan satu tahun sebelum pemilu legislatif dan pilpres digelar.
“ Dan dari banyak nama yang masuk, kemudian baik DPP maupun pengurus secara berjenjang melakukan evaluasi yang berujung pada pemberian Surat Tugas oleh DPP Partai Golkar menjelang pilpres dan pileg. Setelah pilpres dan pileg kami melakukan evaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.
Herman menjelaskan, jika ada kader apalagi Pengurus DPP yang berkeinginan maju menjadi calon kepala daerah maka bisa mengikuti saja mekanisme rekrutmen dari tingkat Kabupaten/Kota.
“ Atau bisa saja datang ke DPP menemui saya selaku Wakil Sekjen Bidang Pemenangan Pemilu DPP Golkar Wilayah Bali, NTB dan NTT agar bisa masukan namanya untuk disurvey,” ujarnya.
“Jadi sangat tidak beralasan jika ada yang mengatakan Melki Laka Lena membuat Partai Golkar menjadi tertutup dan melanggar aturan, mungkin yang bersangkutan kurung komunikasi dengan teman-teman di daerah dan kita yang ada di DPP, ” lanjutnya.
Dikutip dari victorynews.id, Sebastian Salang menyebut Melki Laka Lena menjadikan Golkar partai tertutup serta mengangkangi aturan dengan mengabaikan keputusan Rapat Pimpinan Daerah Golkar.
Menurut Sebastian Salang, Melki Laka Lena menjadikan Partai Golkar partai tertutup, karena mengubah aturan atau keputusan Rakorpim itu secara sepihak.(to3)
