KUPANG, terasntt.co — Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut menjadi garda terdepan dalam menyampaikan kebijakan dan program pemerintah secara jelas, akurat, transparan, dan mudah dipahami masyarakat.
Hal itu mengemuka dalam Workshop Fasilitasi Teknis Kepemimpinan Provinsi dan Komunikasi Kebijakan untuk Program Prioritas serta Layanan Dasar yang digelar Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT bersama SKALA dan Kompas Institute di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, 23–25 September 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Frans Sales Sodo, mengatakan ASN tidak cukup hanya mampu merumuskan dan menjalankan kebijakan, tetapi juga harus mampu mengomunikasikannya secara efektif serta mengelola umpan balik masyarakat.
“Kita ingin agar program dan kegiatan pemerintah provinsi bisa dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat serta mendapatkan feedback dari masyarakat secara efektif,” kata Frans.
Menurutnya, kemampuan mengolah data menjadi narasi publik penting untuk mencegah disinformasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Frans juga menyebut Pemprov NTT bersama SKALA tengah mengembangkan dashboard monitoring tata kelola pemerintahan yang terhubung secara real time dengan perangkat daerah. Sistem tersebut memungkinkan pimpinan memantau kinerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.
Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Riya Farwati, menekankan pentingnya pendekatan audience first.
Menurutnya, bahasa, media, sudut pandang, hingga bentuk konten harus disesuaikan dengan karakter masyarakat sasaran.
Riya juga mengingatkan ASN agar tetap kritis dalam memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), dengan memastikan substansi kebijakan, akurasi data, etika komunikasi, serta sisi kemanusiaan tetap menjadi perhatian.
Director of Knowledge Management and Partnership SKALA, Vipul Khosla, menegaskan komunikasi pemerintah harus bergerak dari pola satu arah menuju komunikasi dua arah yang responsif dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Komunikasi yang efektif harus jujur, tepat waktu, transparan, dan berpusat pada audiens,” ujarnya.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT, Yohanes Abrianto Kore, mengatakan workshop diikuti 40 ASN, terdiri dari 35 ASN Biro Administrasi Pimpinan dan lima ASN dari perangkat daerah.
Pada hari pertama, peserta mendapat pelatihan jurnalistik dari wartawan Kompas Budi Suwarna dan Frans Pati Herin, mulai dari pentingnya data dalam siaran pers hingga teknik mengubah rilis birokratis menjadi tulisan yang lebih informatif dan menarik.
Kegiatan ini juga mencakup praktik penulisan siaran pers, fotografi, videografi, desain grafis, serta strategi distribusi konten digital.
Workshop tersebut menjadi bagian dari dukungan SKALA, program kemitraan Australia–Indonesia, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan komunikasi publik untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar yang inklusif. (/m45)
