KUPANG, terasntt.co — Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mendesak Polda NTT mengusut tuntas dugaan pemerkosaan yang menyeret Bupati Kupang YL di rumah jabatan (Rujab) Bupati. Sementara dugaan pelecehan seksual terhadap siswi magang oleh pejabat eselon II berinisial AK di Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT, masih menunggu hasil pemeriksaan tim internal.
Melki menegaskan, kedua kasus tersebut menjadi perhatian serius pemerintah dan harus ditangani secara transparan, objektif, serta sesuai ketentuan hukum.
Dalam keterangan pers, Senin (16/11/2026) pagi, Melki mengatakan Pemprov NTT akan mengawal proses hukum dugaan pemerkosaan di Rujab Bupati Kupang yang telah dilaporkan korban bersama keluarganya ke kepolisian.
Ia meminta Polda NTT memeriksa seluruh pihak terkait agar fakta kasus terungkap dan korban memperoleh keadilan.
“Kami tentu akan mengawal dan terus bersama semua pihak untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik. Para pihak dan korban harus diperiksa sehingga korban bisa mendapatkan keadilan,” tegasnya.
Melki menekankan, karena perkara tersebut telah masuk ranah hukum, pemerintah tidak akan mengintervensi penyelidikan maupun penyidikan. Pemprov NTT akan berkoordinasi dengan Kapolda NTT untuk memastikan penanganannya berjalan sesuai aturan.
Sementara terkait dugaan pelecehan seksual terhadap siswi magang di Gedung Sasando, Melki menyebut tim pemeriksa internal telah dibentuk sejak akhir pekan lalu.
Tim kini mengumpulkan data, informasi, dan keterangan dari berbagai pihak untuk memastikan duduk perkara. Pemerintah juga telah menerima laporan dari dinas yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Melki meminta pemeriksaan segera dituntaskan agar hasilnya menjadi dasar pengambilan keputusan dan disampaikan secara terbuka kepada publik serta keluarga korban.
Ia menegaskan tidak ada perlakuan istimewa bagi pejabat yang terbukti melakukan pelecehan seksual, sekalipun memiliki jabatan tinggi di lingkungan Pemprov NTT.
“Siapa pun pejabat pemerintah provinsi yang melakukan pelecehan seksual akan diproses sesuai aturan dan diberikan sanksi maksimal apabila hasil pemeriksaan menemukan bukti-bukti bahwa ada pelecehan,” tegasnya.
Melki memastikan Pemprov NTT berkomitmen melindungi perempuan dan mencegah segala bentuk kekerasan maupun pelecehan seksual.
Pemerintah berharap penanganan kedua kasus tersebut berlangsung transparan, memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan dan keadilan bagi para korban. (m45)






