KUPANG, terasntt.co — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyetujui sejumlah kebutuhan krusial yang diajukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana gempa bumi Flores. Persetujuan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin Virtual Meeting Pembahasan Penanganan Bencana Gempa Bumi Flores, Senin (7/9/2026).
Dua kebutuhan utama yang mendapat perhatian adalah penyediaan tenda sebagai ruang belajar sementara bagi sekolah terdampak serta penguatan armada transportasi laut untuk memperlancar distribusi bantuan ke wilayah kepulauan.
Rapat virtual tersebut menjadi forum koordinasi langsung antara pemerintah pusat dan daerah bersama TNI-Polri serta sejumlah unsur terkait guna memastikan penanganan bencana berjalan terpadu dan kebutuhan masyarakat di lapangan dapat segera direspons.
Hadir dalam pertemuan tersebut Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Sekretaris Daerah NTT Frans Sales Sodo, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Roch Adi Wibowo, Dankodaeral VII Kupang Joni Sudiarto, Wakapolda NTT Faizal, serta Danlanud Kupang Somad.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah bergerak sejak hari pertama bencana.
Menurut Melki, dukungan pemerintah pusat melalui BNPB, kementerian/lembaga, TNI-Polri, serta berbagai pihak lainnya telah memperkuat upaya penanganan di wilayah terdampak.
“Kami dari pihak provinsi dibantu Forkopimda sejak hari pertama. Dari berbagai bantuan yang masuk dari BNPB, pemerintah provinsi, TNI, Polri, kementerian dan badan yang turun, dukungannya sudah luar biasa,” ujar Melki.
2.457 Sekolah Terdampak, NTT Butuh Hampir 10 Ribu Tenda
Salah satu persoalan mendesak yang disampaikan Gubernur Melki adalah keberlanjutan proses belajar-mengajar bagi anak-anak di wilayah terdampak.
Berdasarkan pendataan pemerintah daerah, sebanyak 2.457 satuan pendidikan terdampak bencana. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu menyiapkan ruang belajar sementara agar kegiatan pendidikan dapat kembali berjalan secara bertahap.
Untuk itu, Pemprov NTT mengusulkan penyediaan tenda lapangan standar TNI yang dapat digunakan sebagai ruang kelas sementara di sekolah-sekolah terdampak.
Dengan kebutuhan rata-rata tiga tenda untuk setiap satuan pendidikan, kebutuhan diperkirakan mencapai hampir 10.000 tenda.
Tenda tersebut akan dimanfaatkan untuk jenjang SD, SMP hingga SMA, dengan pola pembelajaran yang dapat disesuaikan, termasuk sistem bergiliran atau shift berdasarkan kondisi masing-masing sekolah.
Usulan tersebut mendapat perhatian langsung Presiden Prabowo. Presiden meminta Pemprov NTT menyampaikan rincian kebutuhan tenda, termasuk jumlah dan spesifikasinya, agar dapat segera dikoordinasikan dan ditindaklanjuti bersama pemerintah pusat.
Dukungan tersebut diharapkan memastikan anak-anak di wilayah terdampak tetap memperoleh hak pendidikan meski proses pemulihan pascabencana masih berlangsung.
Prabowo Perintahkan Penguatan Armada Laut
Selain sektor pendidikan, persoalan akses transportasi menuju wilayah kepulauan juga menjadi perhatian penting dalam rapat tersebut.
Kondisi geografis NTT yang terdiri atas banyak pulau membuat transportasi laut memiliki peran strategis dalam mobilisasi bantuan, terutama untuk menjangkau wilayah yang memiliki keterbatasan akses darat maupun fasilitas pelabuhan.
Presiden Prabowo secara langsung mengarahkan agar dukungan armada laut diperkuat dan pemanfaatan kapal dikoordinasikan melalui TNI Angkatan Laut.
Menindaklanjuti arahan tersebut, unsur TNI AL menyampaikan kesiapan mengoptimalkan armada yang tersedia, termasuk kapal jenis Landing Platform Dock (LPD) beserta unsur pendukung seperti Landing Craft Mechanized (LCM).
Armada tersebut memiliki kapasitas angkut yang lebih besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk mobilisasi personel, logistik, maupun material yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.
Presiden juga menekankan agar seluruh potensi armada yang tersedia dioptimalkan melalui koordinasi teknis antarinstansi. Dengan langkah tersebut, dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat lebih cepat terhubung dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi pemerintah daerah di lapangan.
Kapal Feri Disiapkan untuk Palue
Dalam rapat tersebut, turut dibahas upaya memastikan kelancaran distribusi bantuan ke Pulau Palue, salah satu wilayah yang terdampak gempa bumi Flores.
Menindaklanjuti kebutuhan tersebut, Kementerian Perhubungan menyiapkan satu kapal feri ASDP yang dijadwalkan dikirim pada 8 September 2026 untuk mendukung pelayanan dan distribusi bantuan menuju Palue.
Penguatan dukungan transportasi laut tersebut menjadi bagian penting dari strategi penanganan bencana di NTT.
Selain mempercepat distribusi logistik, keberadaan armada laut juga diharapkan memastikan masyarakat di wilayah kepulauan tidak terisolasi dari bantuan dan pelayanan pemerintah.
Koordinasi antara pemerintah pusat, Pemprov NTT, TNI-Polri, dan kementerian/lembaga diharapkan terus diperkuat sehingga setiap kebutuhan yang ditemukan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
Langkah tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan penanganan gempa Flores tidak hanya berfokus pada bantuan darurat, tetapi juga menjamin keberlanjutan pendidikan, akses masyarakat, dan percepatan pemulihan wilayah terdampak.(**/m45)
