Politik Identitas Tidak Berlaku Lagi di NTT

Melki Laka Lena membuka konsolidasi pemenangan bersama bacakada dan bacawakada

KUPANG, terasntt.co — Isue suju dan agama santer dalam dunia politik tanah air. Belakangan kesadaran masyarakat muncul dan mengabaikan isu itu dengan melihat patokan kinerja pelaku politik.

” Isue suku dan agama sudah tidak berlaku lagi di NTT, masyarakat sudah pandai menggunakan hak pilih dengan melihat pada hasil kerja calon kepala daerah. Jadi isu identitas itu tidak akan mempengaruhi pilihan masyarakat. Masyarakat kita sudah cerdas,” tegas Ketua Golkar NTT Emanuel Melkiades Lama Lena saat membuka
Rapat Konsolidasi Pemenangan Partai Golkar bersama Bacakada, Bacawakada di Sahid T-More Hotel Kupang, Kamis (4/7/2024) malam.

Karena itu, Melki Laka Lena mengingatkan seluruh bakal calon (balon) kepala daerah dan wakil kepala daerah se-NTT dari Partai Golkar, untuk tidak perlu membicarakan, apalagi terganggu dengan isue suku, agama dan ras. Bahkan wakil ketua komisi IX DPR RI ini lebih mengajak agar konsentrasi dan fokus pada program kerja yang akan diimplementasikan ke rakyat.

BACA JUGA:  Diaspora Alor di TTS Tolak Politik Uang, Menangkan Melki-Johni

“ Mari kita menjalani proses politik ini dengan suasana hati menyenangkan, dan penuh edukatif. Dan yang paling penting adalah tidak perlu bicara isue suku dan agama. Isue politik identitas ini tidak laku lagi. Hasil Pileg sudah tergambar bahwa isue ini tidak laku lagi hari ini di NTT. Tapi mari kita konsisten fokus ke program kerja dan apa yang akan dibuat untuk daerah,” tegasnya.

Calon Gubernur dari Golkar ini juga menjelaskan, bahwa politik elektoral di NTT saat ini makin sehat karena politisasi suku dan agama sudah tidak laku lagi.

“Artinya, siapa yang berkeringat dan bekerja untuk rakyat, dia pasti akan menang. Jadi saya berharap benar kita tidak lagi terjebak dengan politik identitas ini. Tunjukkan kepada rakyat apa yang sudah dan akan kita kerjakan,” ujarnya.

BACA JUGA:  Pj. Walikota Dorong Pelibatan UMKM dan Pedagang Kecil dalam Parade Jepang GMIT Paulus 2024

Selain itu Melki juga menegaskan, bahwa potret elektabilitas kandidat yang dilakukan lembaga survei adalah salah satu penentu penting sebelum DPP Partai Golkar mengeluarkan SK bagi cakada dan cawakada.

“ Survei Ini wajib dan mutlak diikuti. Di Golkar tidak mahar politik. Tidak bayar kursi. Tapi calon hanya gotong royong cek elektabilitas kita dengan membayar lembaga survei. Tidak ada karpet merah. Hasil survei pun akan disampaikan apa adanya,” kata Melki.

Menurutnya DPP Partai Golkar akan memutuskan calon kepala daerah dan wakil setelah survei kedua nanti.

“Survei kedua ini akan dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Voxpol. Hasil ini yang digunakan untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) bagi para bakal calon.(m45)