MAUMERE, terasntt.co — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Pemerintah Kabupaten Flores Timur mempercepat penanganan masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, dengan fokus utama pada pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dan pemulihan kehidupan warga.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena saat memimpin Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Flores Timur di Kantor Bank NTT Cabang Maumere, Senin (7/9/2026) malam.
Rapat tersebut menjadi agenda awal rangkaian kegiatan Gubernur NTT berkantor di Pulau Flores selama sepekan.
Pertemuan dihadiri Wakil Bupati Flores Timur Ignatius Boli Uran bersama jajaran Pemkab Flores Timur. Turut hadir Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT Benyamin Nahak, Kepala Dinas Pertanian Joaz Bily Oemboe Wanda, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Selfi H. Nange, Plt. Kepala Bapperida Theresia Maria Florensia, Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Yohanes Abrianto Kore serta Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Stefania T. Boro.
Sejak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki pada akhir Desember 2024, sebanyak enam desa di Kecamatan Ile Bura dan Wulanggitang terdampak. Dari total 2.310 kepala keluarga (KK) terdampak, sebanyak 238 KK memilih melakukan relokasi secara mandiri. Sementara warga lainnya direncanakan menempati kawasan Huntap melalui skema relokasi terpadu.
Tiga Lokasi Huntap Dikebut
Pembangunan Huntap melalui skema relokasi terpadu direncanakan di tiga lokasi di Kecamatan Titehena, yakni Kuhe di Desa Konga serta Todo dan Walang di Desa Lewolaga. Lokasi ini seluas lima hektare dan menjadi lokasi dengan progres pengadaan tanah paling maju. Pemkab Flores Timur telah menyelesaikan pembayaran ganti rugi dan kini proses dilanjutkan dengan sertifikasi tanah serta penyelesaian administrasi pertanahan.
Sementara itu, lokasi Todo seluas 25,98 hektare telah melalui tahapan identifikasi, inventarisasi dan pengumuman. Tahap berikutnya adalah penilaian dan penghitungan biaya ganti kerugian.
Adapun lokasi Walang dengan luas 22 hektare masih dalam tahap persiapan administrasi pertanahan.
Secara keseluruhan, ketiga lokasi tersebut memiliki luas sekitar 52,98 hektare.
Gubernur Melki meminta seluruh proses pertanahan dan administrasi dipercepat agar pembangunan fisik Huntap tidak lagi tertahan.
“Ini kita harus kerja cepat. Dari sisi pertanahan harus segera diselesaikan, karena pembangunan rumah dan fasilitas pendukungnya tidak boleh terus tertahan oleh persoalan administrasi,” tegas Gubernur.
Pemkab Flores Timur menargetkan pembangunan 244 unit rumah di lokasi Kuhe dapat dimulai dan dikerjakan tahun ini. Karena itu, seluruh pihak diminta bergerak cepat menyelesaikan berbagai tahapan yang masih menjadi kendala.
Huntap Harus Menjadi Kawasan Kehidupan Baru
Gubernur Melki menegaskan, pembangunan Huntap tidak boleh dimaknai sebatas membangun rumah bagi masyarakat terdampak.
Kawasan relokasi harus dirancang sebagai lingkungan kehidupan baru yang aman dan layak, dengan dukungan jalan, air bersih, sanitasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan, rumah ibadah hingga sarana untuk menunjang mata pencaharian warga.
“Kita tidak boleh hanya fokus membangun rumah. Setelah masyarakat pindah, mereka harus bisa hidup dengan baik. Karena itu pendidikan, kesehatan, air bersih, jalan dan mata pencaharian masyarakat harus dipikirkan sejak awal,” ujar Gubernur.
Untuk itu, kebutuhan pembangunan jalan, jembatan, irigasi, saluran air, embung kecil hingga sumber air bersih diminta segera didata secara menyeluruh. Data tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan untuk diperjuangkan bersama kepada Pemerintah Pusat.
Penanganan pascabencana di Kecamatan Ile Bura dan Wulanggitang juga harus dilakukan secara terpadu, mencakup sektor perumahan, pendidikan, kesehatan, air bersih dan infrastruktur, sekaligus pemulihan pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan.
Pendidikan dan Kesehatan Tetap Dijamin
Wakil Bupati Flores Timur Ignatius Boli Uran menjelaskan bahwa pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat terdampak tetap berjalan meski sebagian warga masih menempati hunian sementara.
Pemprov NTT juga memberikan perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak penyintas erupsi. Salah satunya melalui kebijakan pembebasan iuran pendidikan bagi siswa SMA dan SMK negeri yang merupakan penyintas erupsi.
Kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Gubernur NTT Nomor 53 Tahun 2025 tentang Pendanaan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang mengatur prinsip subsidi silang dan pembebasan biaya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu maupun kelompok yang mengalami kondisi khusus, termasuk korban bencana.
Meski proses pendidikan tetap berjalan, sejumlah fasilitas sekolah di wilayah terdampak mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan. Perhatian juga diarahkan kepada sekolah-sekolah swasta yang menghadapi tantangan pembiayaan operasional dan tenaga pendidik.
Pemprov NTT bersama Pemkab Flores Timur akan terus melakukan pendataan dan koordinasi untuk mempercepat rehabilitasi fasilitas pendidikan sehingga anak-anak terdampak tetap memperoleh hak pendidikan secara layak.
Waspadai Banjir dan Lahar Dingin
Menjelang musim hujan, Pemkab Flores Timur juga meminta perhatian terhadap potensi ancaman banjir dan lahar dingin, khususnya bagi masyarakat yang masih berada di hunian sementara.
Langkah mitigasi dan kesiapan infrastruktur perlu diperkuat untuk memastikan keselamatan masyarakat. Penyediaan akses jalan, sumber air bersih dan sarana perlindungan warga menjadi bagian penting yang harus segera ditangani.
Pemulihan Ekonomi Jadi Prioritas
Selain pembangunan Huntap dan fasilitas dasar, rapat koordinasi juga membahas pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
Sebagian besar warga menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Karena itu, Pemprov NTT akan mendukung pemulihan melalui bantuan pertanian, pengembangan mata pencaharian serta kemungkinan dukungan sewa lahan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Peluang pemulihan ekonomi juga akan dikembangkan di sektor kelautan dan perikanan, terutama bagi warga yang kini berada di kawasan pesisir.
Dukungan terhadap UMKM terdampak juga menjadi perhatian, termasuk kemungkinan relaksasi kredit sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada perempuan kepala keluarga dan kelompok rentan lainnya yang memiliki beban besar dalam memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menjalankan tanggung jawab domestik.
Karena itu, kawasan relokasi diharapkan tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga membangun ketahanan masyarakat melalui penguatan pangan, ekonomi dan sumber penghidupan yang berkelanjutan.
Sementara itu, pembangunan Huntap melalui skema relokasi mandiri juga terus berjalan. Pada Tahap I, tercatat delapan unit rumah sedang dibangun di sejumlah desa. Tiga unit telah rampung 100 persen, sedangkan lima unit lainnya masih dalam berbagai tahapan pengerjaan.
Pemkab Flores Timur Apresiasi Dukungan Pemprov
Wakil Bupati Flores Timur Ignatius Boli Uran menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Gubernur Melki bersama jajaran Pemprov NTT dalam mempercepat penanganan masyarakat terdampak erupsi.
“Kami berterima kasih atas perhatian Pak Gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi NTT. Pertemuan ini juga mengingatkan kami bahwa penanganan tidak boleh hanya berfokus pada Huntap, tetapi juga harus mempersiapkan fasilitas dan kehidupan masyarakat setelah mereka direlokasi,” ujar Ignatius.
Ia menegaskan Pemkab Flores Timur terus berupaya maksimal menangani masyarakat terdampak dan berharap dukungan Pemprov NTT dapat mempercepat berbagai kebutuhan yang masih harus diselesaikan.
Rapat koordinasi di Maumere menjadi langkah awal Gubernur Melki dalam rangkaian kegiatan berkantor di Pulau Flores selama sepekan.
Dari Maumere, konsolidasi penanganan Lewotobi diarahkan untuk memastikan proses bergerak dari fase tanggap darurat menuju pemulihan yang lebih menyeluruh.
Gubernur Melki menegaskan seluruh jajaran pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten, harus bekerja dalam satu irama agar masyarakat tidak terlalu lama hidup dalam ketidakpastian.
“Kita harus pastikan masyarakat tidak terlalu lama hidup dalam ketidakpastian. Semua yang menjadi kewenangan kita, baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi, harus kita kerjakan bersama-sama. Kita percepat Huntapnya, kita siapkan fasilitasnya, dan yang paling penting, kita bantu masyarakat untuk kembali membangun kehidupannya,” tegas Gubernur.
Menurutnya, pembangunan Huntap harus menjadi pintu masuk menuju pemulihan yang lebih besar. Pemerintah tidak hanya berkewajiban menyediakan tempat tinggal yang aman, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan sumber penghidupan yang berkelanjutan.
“Kita ingin masyarakat yang terdampak bukan hanya pindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka harus benar-benar memiliki kesempatan untuk memulai kehidupan yang baru dan lebih baik. Karena itu, semua sektor harus bergerak bersama,” pungkas Gubernur. (**/m45)
