JAKARTA, terasntt.co — Saat mendapat kunjungan Gubernur NTT Melki Laka Lena bersama seluruh kepala daerah se Nusa Tenggara Timur, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding berjanji datang ke NTT untuk membahas perlindungan pekerja migran. Ini adalah bentuk apresiasi kepada gubernur yang berinisiasi memfasilitasi para kepala daerah untuk mendiskusikan langsung dengan Menteri P2MI yang membidangi pekerja migran.
“Saya akan ke NTT. Kita bahas khusus perlindungan pekerja migran,” ujar Menteri Karding menanggapi sejumlah keluhan para bupati tentang perlindungan pekerja migran di Kementerian setempat, Senin (17/3/2025).
Menteri Karding, menjelaskan perlindungan pekerja migran harus dimulai dari tingkat desa. Pemerintah desa perlu berkomitmen untuk menjadi basis awal perlindungan pekerja migran. Bila perlu membuat peraturan desa (Perdes) yang mengatur deteksi dini terhadap peluang pengiriman pekerja migran yang tidak sesuai prosedur.
Inisiatif ini, oleh Menteri Karding, disebut sebagai Desa Migran Emas. Deteksi dini dari tingkat desa menjadi keharusan untuk memastikan pelaksanaan mandat Presiden Prabowo kepada Kementerian baru ini.
” Ada dua hal yang ditekankan Presiden Prabowo. Pertama, kurangi human trafficking dan segala bentuk kekerasan terhadap pekerja migran. Kedua, pekerja yang dikirim ke luar negeri harus merupakan Angkatan kerja yang terampil dan terlatih,” tegas Karding.
Menurut Karding, saat ini ada permintaan sekitar 1,7 juta tenaga kerja dari luar negeri. Sementara, baru ada 297 ribu yang bisa terpenuhi. Itu artinya, permintaan terhadap pekerja migran Indonesia masih besar.
“Hal ini akan menjadi semakin menarik jika kita mempersiapkan pekerja migran dengan keterampilan dan hal-hal lain yang dibutuhkan,” ujarnya.
Dalam diskusi itu, Bupati Flores Timur Anton Doni Dihen mengangkat beberapa hal terkait pekerja migran di antaranya masalah kesehatan dan layanan imigrasi. Sekaligus mengundang Menteri Karding menghadiri
peluncuran program pemagangan pekerja Flotim ke Jepang pada April 2025.
“Pak Menteri perlu ke Larantuka untuk melihat dari dekat masalah di lapangan, termasuk budaya merantau di masyarakat kami,” ungkap Anton Doni.
Menanggapinya, Menteri Karding menjamin akan menghadirkan sarana kesehatan (sarkes) khusus untuk pemerikasaan kesehatan pekerja migran dan layanan imigrasi di Larantuka, ibu kota
Flores Timur.
Karding juga mengapresiasi sejumlah inisiatif dari para bupati untuk terus memperkuat angkatan kerja di semua lapisan di daerah masing-masing.
Bupati Manggarai Barat Edi Endi berbicara tentang optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) di wilayahnya di Labuan Bajo dan sekitarnya. Demikian juga bupati Sumba Barat Daya (SBD) Ratu Wulla menyatakan kesiapannya untuk memasok pekerja yang terlatih dan terdidik, jika kepadanya diberikan sejumlah kriteria dari Kementerian P2MI. (*)
