KUPANG, terasntt.co — Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang lebih populer dikenal sebagai Bank NTT menunjukkan kinerja positif, berhasil menekan angka kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro hingga 2,6 persen. Kondisi ini membuat Plt. Dirut Yohanis Landu Praing optimis Bank NTT mendapat kuota KUR sebesar Rp 1 triliun.
” Kemarin kita sudah lakukan pembenahan, sehingga NPL KUR Mikro dari pemerintah saat ini di angka 2,6 persen. Artinya, ada kebijakan yang kami lakukan sehingga angkanya ini turun,” kata Yohanes usai rapat bersama mitra Komisi III DPRD NTT, Rabu (23/4/2025).
Menurutnya, pembenahan internal yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir membawa dampak signifikan terhadap penurunan NPL yang sebelumnya sempat hampir mencapai 5%.
Yohanis Landu Praing optimistis, jika tren penurunan NPL ini bisa dipertahankan dalam dua hingga tiga bulan ke depan, Bank NTT berpeluang besar memperoleh kembali kuota penyaluran KUR UMKM dari pemerintah pusat hingga Rp1 triliun.
“ Kalau angkanya stabil atau terus turun, maka kuota itu pasti kita dapat. Tapi selama tiga bulan ini kita harus jaga agar NPL-nya tidak naik lagi,” ucapnya.
Selain fokus pada penyaluran KUR, lanjutnya Bank NTT juga tengah mendorong proses digitalisasi untuk mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Digitalisasi menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan daerah, terutama di sektor perpajakan.
“Sekarang kan semuanya digitalisasi, karena itu salah satu sumber untuk menaikkan PAD, baik sektor pajak maupun lainnya. Memang kita arahnya ke sana semua,” tandasnya.
Ia menegaskan komitmen Bank NTT dalam mendukung visi-misi kepala daerah di NTT, terutama dalam hal penguatan ketahanan pangan dan hilirisasi demi kesejahteraan masyarakat.
“Kami dukung visi misi gubernur, walikota, dan para bupati. Ini kan terkait dengan kesejahteraan, itu yang paling penting,” ungkapnya.
Kaitan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Yohanis menyatakan Bank NTT masih menunggu arahan resmi dari Gubernur NTT, Melki Laka Lena selaku pemegang saham pengendali.
“Kalau soal RUPS, kita tunggu arahan dari Pak Gubernur,” ujarnya. (*)
