KUPANG, terasntt.co — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) meningkatkan secara signifikan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Alokasi BTT dinaikkan sebesar 725,31 persen, dari alokasi sebelumnya menjadi Rp 73,35 miliar. Kenaikan tersebut diprioritaskan untuk memperkuat penanganan serta pemulihan pascabencana gempa bumi Flores.
Demikian Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma menyampaikan hal tersebut Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026
pada Rapat Paripurna ke-88 DPRD Provinsi NTT Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, Senin (7/9/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Kristien Samiyati Pati, dan dihadiri Ketua DPRD NTT, Emelia Julia Nomleni, Wakil Ketua DPRD Petrus Brechmans Robby Tulus, serta sejumlah besar anggota DPRD NTT. Wakil Ketua DPRD NTT, Fernando Jose Lemos Osorio Soares, bersama sejumlah anggota DPRD lainnya mengikuti rapat secara daring.
Dalam penyusunan P-APBD 2026, Pemprov NTT mengacu pada kesepakatan Perubahan KUA-PPAS tanggal 24 Agustus 2026. Dokumen tersebut mencakup penyesuaian asumsi makro, pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 hasil audit BPK, serta kebutuhan pembiayaan penanganan tanggap darurat bencana.
Pada kesempatan itu, Wagub Johni menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan kepada masyarakat terdampak gempa Flores.
“Atas nama Pemerintah Provinsi NTT, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh donatur dengan caranya masing-masing, baik berupa doa, tenaga, bantuan logistik, maupun bantuan keuangan untuk meringankan beban penderitaan para korban bencana,” ujar Johni.
Sebagai bentuk transparansi dalam penanganan bencana, Pemprov NTT melaporkan total dukungan dana darurat sebesar Rp 49.584.269.939 yang telah dialokasikan melalui Belanja Tidak Terduga.
Dana tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan Gubernur NTT Nomor 305/KEP/AK/2026 tanggal 15 Agustus 2026 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Flores.
Dukungan dana tersebut berasal dari sejumlah sumber.
Bantuan Presiden RI mencapai Rp 40 miliar, sementara dukungan pemerintah daerah lain, antara lain Maluku Utara, Kalimantan Timur, Gorontalo, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah, mencapai Rp 5,89 miliar.
Selain itu, terdapat donasi dari lembaga, kelompok masyarakat, maupun perorangan sebesar Rp2,36 miliar, serta sumbangan pihak swasta dan masyarakat melalui Pameran Pembangunan NTT sebesar Rp1,31 miliar.
“Terhadap dukungan dana yang diterima telah kami anggarkan pada Belanja Tidak Terduga, yang selanjutnya untuk dibelanjakan dan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak bencana gempa,” kata Johni.
Realisasi APBD Capai Rp 3,07 Triliun
Dalam rapat tersebut, Johni juga memaparkan perkembangan realisasi keuangan daerah hingga 4 September 2026.
Pendapatan Daerah telah terealisasi sebesar Rp 3,07 triliun, atau 55,30 persen dari target Rp5,55 triliun. Sementara realisasi Belanja Daerah mencapai Rp2,81 triliun, atau 52,94 persen dari rencana Rp5,31 triliun.
Pada sisi pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan telah mencapai Rp362,01 miliar, atau 482,69 persen dari target awal sebesar Rp75 miliar.
“Memperhatikan realisasi APBD Tahun Anggaran 2026 sampai dengan kondisi tanggal 4 September 2026, pemerintah terus berupaya meningkatkan kinerja realisasinya dengan mendayagunakan segala sumber daya yang ada agar sejalan dengan kinerja pelayanan yang diberikan,” tegas Johni.
Lebih lanjut, dalam rancangan perubahan APBD 2026, Pemprov NTT melakukan sejumlah penyesuaian, termasuk efisiensi dan pergeseran anggaran.
Pendapatan Daerah disesuaikan turun 10,16 persen menjadi Rp 4,98 triliun. Komponen tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 2,10 triliun, Pendapatan Transfer yang meningkat menjadi Rp2,84 triliun, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 45,36 miliar.
Pada sisi belanja, Rencana Belanja Daerah diefisiensikan sebesar 5,22 persen menjadi Rp 5,03 triliun. Namun, di tengah efisiensi tersebut, alokasi BTT justru dinaikkan secara drastis sebesar 725,31 persen menjadi Rp 73,35 miliar. Kenaikan ini menunjukkan bahwa penanganan dan pemulihan pascabencana menjadi salah satu prioritas utama dalam perubahan APBD 2026.
Selain BTT, alokasi Belanja Modal juga meningkat menjadi Rp 218,17 miliar.
Sementara itu, Pembiayaan Netto ditetapkan sebesar Rp 48,53 miliar. Dengan perubahan tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp 48.534.234.358.
Defisit tersebut sepenuhnya ditutup melalui surplus pembiayaan netto dengan nominal yang sama. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan ditetapkan Rp 0 atau nihil.
DPRD Dorong Perpanjangan Tanggap Darurat
Dalam forum yang sama, Anggota DPRD NTT asal Daerah Pemilihan IV, Junaidin, mendesak pemerintah mempertimbangkan perpanjangan status tanggap darurat pascabencana gempa bumi Flores.
Masa tanggap darurat diketahui akan berakhir pada 12 September 2026.
Menurut Junaidin, perpanjangan status tersebut perlu dipertimbangkan mengingat masih banyak pemukiman warga yang mengalami kerusakan berat serta ancaman terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak yang terdampak bencana.
“Yang tidak kalah penting adalah keberlanjutan pendidikan anak-anak kita yang terdampak bencana. Pemerintah daerah perlu membangun koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Pusat, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, agar ada dukungan beasiswa maupun pembebasan UKT bagi pelajar dan mahasiswa terdampak,” ujar Junaidin.
Ia juga mendesak agar pendataan ulang rumah warga terdampak gempa dilakukan secara valid dan akurat. Hal itu penting agar bantuan stimulan pemulihan, khususnya bagi rumah dengan kategori rusak berat, dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Rangkaian rapat kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026 dari Wakil Gubernur NTT kepada pimpinan rapat, Kristien Samiyati Pati.
Penyerahan tersebut disaksikan Ketua DPRD NTT Emelia Julia Nomleni dan Wakil Ketua DPRD NTT Petrus Brechmans Robby Tulus.
Pemprov NTT berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 bersama DPRD NTT dapat berjalan lancar, sehingga anggaran tersebut segera memberikan dukungan terhadap percepatan pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak gempa Flores sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Asisten Sekda Provinsi NTT, pimpinan instansi vertikal, para pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov NTT, serta pimpinan BUMN dan BUMD Provinsi NTT.(**/m45)
