KUPANG, terasntt.co – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp5,21 triliun dalam Rancangan APBD 2027. Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
Hal itu disampaikan Melki saat membacakan Pengantar Nota Keuangan RAPBD NTT 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD NTT, Senin (19/10/2026).
Dari total pendapatan Rp5,21 triliun, PAD ditargetkan Rp2,4 triliun dan pendapatan transfer Rp2,81 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp4,97 triliun, dengan surplus anggaran Rp238,48 miliar.
Melki menegaskan, optimalisasi potensi pendapatan daerah harus dilakukan melalui digitalisasi pajak dan retribusi, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Langkah ini dinilai mendesak karena sekitar 70 persen pendapatan NTT masih bergantung pada transfer pemerintah pusat.
“Peningkatan PAD menjadi keharusan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,” tegas Melki.
RAPBD 2027 mengusung tema “Peningkatan Layanan Dasar, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Perekonomian”. Fokusnya mencakup peningkatan kualitas SDM, pengembangan ekonomi berbasis potensi unggulan, pemerataan infrastruktur, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam berkelanjutan.
Melki juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, dan swasta agar pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, serta tidak tumpang tindih dalam pembiayaan.
Rancangan APBD tersebut diserahkan kepada Ketua DPRD NTT, Emi Nomleni, untuk dibahas dan disempurnakan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Pemerintah Provinsi NTT berharap APBD 2027 mampu memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(**/m45)
