KUPANG, terasntt.co — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bergerak cepat memperkuat penanganan darurat pascagempa yang mengguncang wilayah Flores. Pemprov NTT telah mencairkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp1,5 miliar untuk mendukung kebutuhan tanggap darurat selama kurang lebih 14 hari.
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT, Yohanes Taka Dosi, mengatakan anggaran tersebut telah diajukan kepada Badan Keuangan Provinsi NTT untuk membiayai berbagai kebutuhan penanganan bencana di lapangan.
“Jadi kita kemarin mengajukan ke Badan Keuangan Provinsi untuk menggunakan BTT sebesar Rp1,5 miliar untuk penanganan darurat. Lebih kurang dalam 14 hari ini,” kata Yohanes kepada sejumlah media di Kupang, Selasa, 19 Agustus 2026.
Menurut Yohanes, dana tersebut akan difokuskan untuk mendukung operasional personel yang bertugas di wilayah terdampak serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat.
Namun, ia menegaskan, pencairan Rp1,5 miliar bukan merupakan batas maksimal anggaran penanganan gempa Flores sepanjang tahun anggaran 2026.
Besaran penggunaan BTT akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan, luas wilayah terdampak, akses menuju lokasi bencana, serta kebutuhan masyarakat yang harus segera dipenuhi.
“Ketika ada bencana, kita ajukan kebutuhan melalui mekanisme telaahan. Untuk kondisi yang darurat, dengan memperhatikan wilayah yang terdampak, daerah-daerah yang perlu dijangkau, lalu kebutuhan dasar hari itu yang bisa dialokasikan, kita mengajukan itu,” jelasnya.
Bisa Ditambah Jika Kebutuhan Meningkat
Yohanes memastikan Pemprov NTT masih dapat mengajukan tambahan anggaran apabila dana BTT Rp1,5 miliar tersebut belum mencukupi kebutuhan penanganan darurat.
Pengajuan tambahan akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dengan mempertimbangkan perkembangan situasi bencana dan kebutuhan masyarakat terdampak. “Kalau habis, bisa diajukan lagi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pemerintah tidak dapat menentukan secara kaku besaran anggaran penanganan bencana sejak awal. Sebab, kebutuhan dapat berubah seiring perkembangan kondisi di lapangan.
“Yang paling penting adalah melihat luas wilayah terdampak, daerah mana saja yang harus dijangkau, serta kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat,” ujarnya.
Pemprov Buka Rekening Donasi
Selain mengandalkan dukungan anggaran pemerintah, Pemprov NTT juga membuka ruang bagi masyarakat, dunia usaha maupun pihak lainnya yang ingin memberikan bantuan kepada warga terdampak gempa Flores.
Pemprov NTT telah membuka rekening donasi resmi melalui Badan Keuangan Provinsi NTT di Bank NTT. Rekening tersebut kemudian disebarluaskan kepada publik agar bantuan masyarakat dapat disalurkan melalui jalur resmi pemerintah.
Yohanes mengatakan seluruh donasi yang diterima akan dikelola sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam penanggulangan bencana.
Ia menegaskan, pemerintah akan terus menyesuaikan dukungan anggaran dengan perkembangan situasi di wilayah terdampak serta arahan Gubernur NTT.
Dukungan tersebut tidak hanya bersumber dari APBD Provinsi NTT, tetapi juga akan diperkuat melalui bantuan pemerintah pusat.
“Pemerintah provinsi akan senantiasa ketika kondisi seperti ini, maka alokasi anggarannya sesuai dengan arahan Bapak Gubernur. Baik itu oleh pemerintah provinsi, kemudian bantuan dari pusat, itu dipastikan bahwa itu ada untuk masyarakat,” katanya.
Sementara itu, terkait mekanisme teknis dan besaran BTT secara keseluruhan, Yohanes menyebut kewenangan tersebut berada pada Badan Keuangan Provinsi NTT.
BPBD, kata dia, lebih berfokus pada pemetaan kebutuhan dan penanganan kebencanaan di lapangan sebagai dasar pengajuan dukungan anggaran.
Dengan dukungan anggaran tersebut, Pemprov NTT memastikan penanganan darurat gempa Flores akan terus diperkuat, terutama untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi selama masa tanggap darurat.(**)
