KUPANG, terasntt.co — Pemerintah Provinsi NTT tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Pulau Flores hingga tuntas. Membentuk satgas yang beranggotakan para akademisi untuk melakukan uji petik di lapangan guna tindak lanjut.
Demikian hal ini kembali ditegaskan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena saat membuka Rapat Koordinasi Penyampaian Laporan Pelaksanaan Uji Petik Satgas Penyelesaian Masalah PLTP di Flores, di Hotel Harper, Kupang, Jumat (4/7/2025).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas ESDM NTT ini juga dihadiri Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM RI, Prof. Dr. Eng. Eniya Listiyani Dewi (secara virtual), Direktur Utama PT Geo Dipa Energi Gigih Udi Atmo, serta perwakilan Forkopimda NTT dan kepala daerah dari Flores dan Lembata.
Gubernur Melki menyampaikan rasa syukur atas kesempatan untuk mendengarkan langsung hasil uji petik dari tim akademisi yang telah bekerja di lapangan, menilai kondisi riil pengembangan enam PLTP di Pulau Flores dan Lembata, termasuk PLTP yang sudah berjalan seperti di Sokoria dan Ulumbu, maupun proyek yang masih dalam proses seperti di Mata Loco (Ngada) dan Wae Sano (Manggarai Barat).
“Rapat ini penting agar kita tidak mengabaikan suara masyarakat, baik yang mendukung maupun yang kritis. Kita harus jujur melihat realitas di lapangan: mana yang sudah baik harus kita lanjutkan, mana yang bermasalah harus kita benahi bersama-sama,” ujarnya.
Gubernur menegaskan komitmennya untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, perusahaan, serta masyarakat demi pengelolaan panas bumi yang adil, lestari, dan membawa manfaat nyata.
Dia juga mengungkapkan bahwa sejumlah proyek panas bumi seperti di Mata Loco sempat menjadi “mimpi buruk” karena tata kelola yang buruk, dan hal itu tidak boleh terulang.
“Kami tidak ingin proyek PLTP hanya jadi keuntungan bagi investor, sementara rakyat di sekitarnya tetap susah akses air, listrik, jalan, atau bahkan masih tinggi stuntingnya. Ini tidak masuk akal. Maka saya minta semua pihak, dari perusahaan sampai pemerintah, duduk satu meja dan bekerja dengan hati,” tegasnya.
Melki bahkan menyoroti pentingnya penggunaan teknologi terbaik, transparansi pembagian hasil, serta tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang nyata dan berdampak langsung kepada masyarakat sekitar proyek.
“Kita ingin geothermal ini jadi berkat, bukan kutukan. Jangan sampai hanya karena satu lokasi bermasalah, semua proyek geothermal di Flores tercoreng. Yang sudah bagus, kita dorong lebih besar. Yang masih bermasalah, kita bereskan. Tidak ada cara lain selain terbuka dan jujur,” tandasnya.
Gubernur menegaskan, pembentukan satuan tugas yang terdiri dari para akademisi lintas kampus di NTT untuk mengawal isu ini secara independen.
Hasil kerja tim ini, kata gubernur akan menjadi dasar kajian bersama sebelum diambil keputusan lebih lanjut dengan pemerintah pusat, perusahaan, dan tokoh masyarakat.
Menurutnya pengembangan energi panas bumi di Flores memiliki potensi besar, namun tidak lepas dari berbagai persoalan yang kompleks, baik dari sisi sosial, lingkungan, hingga tata kelola proyek. Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin proyek PLTP ini justru menjadi “mimpi buruk” bagi masyarakat Flores.
“Potensi panas bumi di Flores sangat besar, lebih dari dua pertiga dari total potensi panas bumi NTT. Tapi kita tidak ingin pembangunan PLTP justru menyisakan ketidakadilan, merusak lingkungan, atau meninggalkan masyarakat sekitar dalam kesulitan. Geothermal ini harus menjadi rahmat, bukan mimpi buruk,” tegasnya.
Melki menyebut, laporan satuan tugas yang terdiri dari para akademisi hari ini penting sebagai refleksi atas kenyataan di lapangan, termasuk menyuarakan keresahan masyarakat yang selama ini mungkin terabaikan.
“Kami ingin semua yang terlibat pemerintah, perusahaan, akademisi, masyarakat duduk bersama, mendengar apa adanya, dan menyelesaikan ini secara transparan. Yang sudah bagus, kita lanjutkan. Yang bermasalah, kita perbaiki,” ucapnya.
Bahkan Ia menyoroti beberapa proyek PLTP yang masih menimbulkan masalah, seperti di Mata Loco, yang disebutnya sebagai “mimpi buruk” geothermal di Flores.
“Mata Loco ini masih jadi PR besar. Tapi jangan biarkan proyek geothermal di Flores hanya dikenang sebagai kegagalan. Mari kita perbaiki sama-sama,” ujarnya.
Gubernur Melki mengingatkan pentingnya pemanfaatan teknologi terbaik, mekanisme bagi hasil yang adil, keterbukaan informasi, dan keberpihakan nyata terhadap masyarakat di sekitar lokasi PLTP.
“Jangan sampai ada PLTP di satu daerah, tapi listrik masih susah, air susah, stunting tinggi, jalan rusak. Ini tidak masuk akal. Pemerintah harus hadir menyelesaikan, bukan menambah masalah,” ujarnya.
Pulau Flores sendiri telah ditetapkan sebagai “Pulau Panas Bumi” oleh Kementerian ESDM sejak tahun 2017, dengan potensi sebesar 820 megawatt dari total potensi panas bumi NTT sebesar 1.149 megawatt. Namun hingga kini, pemanfaatan energi tersebut masih sangat rendah, baru sekitar 20,5 megawatt atau hanya 1,78 persen dari potensi.
“Saya percaya, jika semua pihak berjalan dengan hati dan pikiran yang terbuka, Flores bukan hanya dikenal karena panas buminya, tapi juga karena keadilannya. Kita ingin Flores dan seluruh NTT maju bersama, bukan sebagian. Mari kita jadikan panas bumi ini bukan lagi sumber konflik, tapi sumber berkat,” katanya.
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menambahkan, bahwa pemerintah provinsi akan terus menjadi fasilitator utama dalam mengawal proses transisi energi di Flores, namun dengan pendekatan yang mengedepankan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
“Kami menyadari bahwa transisi energi ini bukan sekadar soal teknologi dan investasi, tetapi soal nasib manusia. Rakyat kami tidak boleh hanya jadi penonton, apalagi korban. Pemerintah provinsi akan hadir sebagai penengah dan penjaga agar semua berjalan adil dan lestari,” ujarnya.
Menurutnya penting kolaborasi lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan-persoalan PLTP yang ada.
“Kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Pemerintah kabupaten/kota, akademisi, LSM, tokoh agama, semua harus duduk satu meja. Kita punya satu tujuan: agar geothermal membawa kesejahteraan, bukan kesengsaraan,” katanya.
Sementara Dirjen EBTKE Prof. Eniya Listiyani Dewi secara virtual juga mengapresiasi semangat sinergi yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi NTT. Pemerintah Pusat sangat serius mendorong transisi energi melalui geothermal, dan Flores menjadi salah satu titik krusialnya.
“Ini baru tahap awal. Saya harap kita semua tetap terbuka dan terus berdialog. Jangan buru-buru ambil keputusan. Kita perlu menata bersama solusi terbaik bagi masyarakat Flores,” ungkapnya.
Menurutnya pertemuan ini merupakan langkah awal yang penting untuk merumuskan solusi bersama terhadap tantangan pengembangan PLTP di Flores, serta menegaskan komitmen Presiden RI untuk mempercepat swasembada energi dan mendorong pengembangan energi baru terbarukan secara inklusif dan berkeadilan.
“Saya harap kita akan bertemu kembali dalam diskusi-diskusi lanjutan yang lebih konkret. Isu geothermal ini tidak bisa diselesaikan dalam satu kali rapat, tapi ini adalah awal dari proses yang berkelanjutan,” kata Prof. Eniya.(*)
