KUPANG, terasntt.co — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai menggeser fokus penanganan gempa Flores dari sekadar respons tanggap darurat menuju tahap pemulihan yang lebih terencana dan terukur.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengonsolidasikan penanganan dampak gempa pada tiga sektor utama, yakni infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Konsolidasi tersebut dilakukan melalui rapat bersama jajaran Dinas PUPR, Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Rabu (2/9/2026).
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses pemulihan berjalan berdasarkan data yang akurat, kebutuhan riil di lapangan dan pembagian kewenangan yang jelas, sehingga bantuan maupun program rehabilitasi dapat segera dilaksanakan secara tepat sasaran.
Berdasarkan data BPBD Provinsi NTT per 2 September 2026, sebanyak 99.214 rumah tercatat mengalami kerusakan dengan tingkat berbeda. Dari jumlah tersebut, 26.092 rumah rusak berat, 22.525 rumah rusak sedang dan 50.597 rumah rusak ringan.
Dampak gempa juga meluas ke berbagai fasilitas pelayanan dasar. Tercatat 2.310 satuan pendidikan, 664 kantor pemerintah, 600 rumah ibadah, 654 fasilitas pelayanan kesehatan, 6.840 fasilitas umum serta 36 sarana air bersih mengalami kerusakan.
Infrastruktur Harus Terdata dan Terverifikasi
Pada sektor infrastruktur, Gubernur Melki meminta Dinas PUPR mempercepat pendataan sekaligus validasi seluruh kerusakan akibat gempa, mulai dari jalan, jembatan, irigasi, rumah masyarakat hingga berbagai fasilitas umum.
“Kita harus benar-benar serius untuk pendataan seluruh infrastruktur yang terdampak akibat bencana gempa Flores ini. Jadi atur betul dan verifikasi sehingga bantuan perbaikan juga sesuai sasaran,” tegas Melki.
Menurutnya, setiap kerusakan harus dipetakan berdasarkan kewenangan masing-masing, baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota maupun pemerintah pusat.
Pembagian kewenangan tersebut dinilai penting agar proses penanganan berlangsung lebih cepat, terkoordinasi dan tidak terjadi tumpang tindih program maupun bantuan.
Gubernur juga meminta berbagai program yang telah siap segera dieksekusi, termasuk pemanfaatan anggaran untuk kebutuhan pemulihan serta penguatan program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak gempa.
Pelayanan Kesehatan Tak Boleh Terhenti
Di sektor kesehatan, Gubernur Melki menegaskan kerusakan fasilitas tidak boleh menjadi alasan terhentinya pelayanan kepada masyarakat.
“Yang paling penting adalah memastikan masyarakat terdampak tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Jangan sampai karena fasilitas rusak, masyarakat tidak mendapatkan pelayanan,” katanya.
Perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, penyandang disabilitas serta masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian.
Selain pelayanan kesehatan dasar, pemerintah juga memperkuat pemantauan terhadap berbagai penyakit yang berpotensi muncul di tempat pengungsian, antara lain infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, dengue, campak, hipertensi dan diabetes.
Melki meminta tenaga kesehatan tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.
“Jangan hanya menunggu masyarakat datang berobat. Tim kita harus aktif turun ke pengungsian, melakukan pemeriksaan, menemukan kasus sejak dini dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan,” tegasnya.
Selain kesehatan fisik, pemerintah juga memberi perhatian serius terhadap kondisi psikologis korban bencana. Layanan trauma healing dan kesehatan mental akan diperkuat, termasuk bagi tenaga kesehatan yang berada di garis depan penanganan bencana.
“Trauma healing jangan hanya diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban. Tenaga kesehatan kita juga harus mendapat perhatian. Mereka bekerja sejak awal bencana, menghadapi situasi yang berat, melayani pasien dan masyarakat, sementara mereka sendiri juga bisa mengalami kelelahan secara fisik maupun mental,” ujar Melki.
2.310 Satuan Pendidikan Terdampak
Sektor pendidikan menjadi perhatian serius karena gempa berdampak terhadap 2.310 satuan pendidikan di tujuh kabupaten.
Dampak tersebut mencakup jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB hingga pendidikan kesetaraan. Sebanyak 177.678 siswa dan 21.166 guru serta tenaga kependidikan ikut terdampak.
Selain itu, tercatat 5.521 ruang kelas mengalami kerusakan, sementara 502 sekolah mengalami kerusakan berat.
Gubernur Melki meminta kegiatan belajar-mengajar dipulihkan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah.
Bagi sekolah yang belum memungkinkan digunakan, ruang kelas darurat menjadi kebutuhan mendesak.
“Kita perlu memberikan yang utama, yaitu tenda untuk ruang kelas. Daerah yang membutuhkan tenda harus kita prioritaskan. Kita harus adakan dengan cepat,” ujarnya.
Melki juga meminta pendataan kerusakan sekolah dilakukan secara sistematis dan disertai verifikasi yang baik. Koordinasi antar instansi dan antar pemangku kepentingan di sektor pendidikan harus diperkuat agar kebutuhan masing-masing sekolah dapat segera dipetakan.
“Saya ingin agar kita semakin sistematis. Kerusakan yang ada harus kita identifikasi. Grup koordinasi pendidikan mesti lebih hidup. Paling tidak sekolah-sekolah bisa kita bantu untuk mulai kegiatannya,” tegasnya.
Menurut Melki, pemulihan ruang belajar merupakan bagian penting dari upaya mengembalikan kehidupan masyarakat pascagempa. Sekolah yang mengalami kerusakan dan membutuhkan tempat belajar sementara harus segera mendapatkan dukungan, terutama berupa tenda maupun ruang kelas darurat.
Pulihkan Manusia, Bukan Hanya Bangunan
Gubernur Melki menegaskan, pemulihan pascagempa tidak boleh hanya berorientasi pada perbaikan bangunan dan infrastruktur.
Menurutnya, pemulihan harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup kesehatan fisik, kondisi psikologis masyarakat serta keberlangsungan pendidikan anak-anak.
Karena itu, program trauma healing akan diperkuat dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari tenaga kesehatan, guru, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh adat, komunitas budaya hingga masyarakat.
“Yang kita pulihkan bukan hanya bangunan sekolah. Kita harus memulihkan anak-anak, guru, dan seluruh kehidupan pendidikan. Sekolah harus kembali menjadi ruang yang aman agar anak-anak bisa belajar dan perlahan pulih dari trauma,” ujar Melki.
Melalui konsolidasi lintas sektor tersebut, Pemprov NTT memastikan penanganan gempa Flores bergerak menuju fase pemulihan yang lebih terarah.
Tiga agenda utama menjadi perhatian, yakni mempercepat pemulihan infrastruktur, memastikan layanan kesehatan tetap berjalan dan mengembalikan anak-anak ke ruang belajar yang aman dan layak.
Pemulihan pascagempa, bagi Pemprov NTT, bukan sekadar membangun kembali apa yang rusak, tetapi memastikan kehidupan masyarakat Flores dapat kembali berjalan dan bangkit secara utuh. (**/m45)
