KUPANG, terasntt.co — Masyarakat menghendaki pembangunan di daerah juga berdampak pada kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Untuk itu harus akui bahwa demi akselerasi pembangunan di wilayah ini, peran pemerintah pusat menjadi kekuatan utama.
Dalam konteks politik seorang Gubernur harus mampu melobi dan menjembatani korelasi pembangunan di daerah dengan pemerintah pusat. Secara politik Gubernur yang lahir dari rahim partai atau koalisi partai yang sama dengan presiden yang berpeluang mendapatkan kekuatan itu.
Pada titik ini tentu dibutuhkan seorang Gubernur yang tidak saja punya relasi bagus dengan pemerintah pusat, akan tetapi secara politik seorang Gubernur harus terlahir dari rahim politik yang sama dan sejalan dengan presiden.
Demikian sari pendapat dua Pakar pendidikan Undana Kupang, Prof. Feliks Tan dan Dr. Marsel Robot yang memberikan komentar secara terpisah , Senin, (11/11/2024)
“Dalam konteks NTT, tentu, kita butuh pemerintah pusat untuk memperhatikan NTT secara lebih serius. Perhatian itu tidak saja karena kewajiban pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerah, namun kekuatan lobi seorang Gubernur, itu juga menjadi salah satu tolak ukurnya. Justru lebih bagus kalau secara politik seorang gubernur lahir dari rahim partai atau koalisi partai yang sama dengan presiden, jelas Prof Feliks Tan.
Menurutnya NTT butuh pemimpin yg mampu melobi pemerintah pusat untuk membuat yang terbaik untuk NTT. Ini penting sebab NTT bagian dari Indonesia. Jika pintu lobi ke pusat tertutup, NTT bisa saja susah sendiri.
Kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pembangunan di setiap daerah sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Agar bisa mendapatkan dana tambahan, maka membutuhkan jalur lobi dengan pemerintah pusat. Untuk itu peting adanya konektivitas antara gubernur dan pemerintah pusat untuk mendapatkan dana tambahan. Gubernur bisa melobi untuk mendapatkan bantuan dari APBN melalui dana dekon.
Sementara itu Dr. Marsel Robot lebih menekankan pada aspek pendidikan. Menurutnya, Pendidikan merupakan urusan wajib negara. Karena merupakan hak dasar manusia yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, negara dalam hal pemerintah pusat harus menjamin hak dasar warga negara. Dengan demikian, pusat harus mengalokasikan anggara untuk menyenggarakan pendidikan yang berkualitas. APBD sangat tidak mungkin untuk membiayai penyelenggarakan pendidikan.
“Kita harus realitas, bahwa NTT sebagai salah satu provinsi termiskin ke- tiga di Indonesia sangat memerlukan uluran tangan pemerintah pusat. Kita tidak bisa menafikan peran pusat dalam pendanaan pendidikan di Nusa Tenggara Timur.
“Sehingga peran gubernur untuk mendatangkan dana pembangunan dari pusat itu sangat penting, selain ada regulasi kewajiban pemerintah pusat untuk pembangunan di daerah. Lobi seorang Gubernur itu penting,” Jelas Dr Marsel Robot.
“Bagaimana membangun relasi dengan presiden itu juga menjadi salah satu bagian strategis kemajuan pembangunan di daerah”.
Menurutnya tugas daerah yang paling penting ialah; Pertama, harus menjamin dan mengawasi penggunaan keuangan sektor pendidikan secara efisien dan tepat sasaran. Kedua, diperlukan regulasi tingkat daerah untuk mendorong keamjuan pendidikan, terutama bagiaman ekosistem lietasi dibangun di lembaga satuan pendidikan. Ketiga, diperlukan sekolah-sekolah satelit di pinggir kota atau yang kualitas sama dengan pendidikan di kota.
“Model ini penting untuk pemerataan kualitas, sekaligus menghalangi urbabisasi siswaswa dari desa ke kota. Jika sekolah di kota melampau quota maka akan terjadi penururan mutus ecara signifikan. Keempat, diperlukan chasing atau pelatihan yang regular untuk menyegarkan model dan metode pembelajaran yang ramah dengan kemajuan zaman,” ungkapnya. (hermen Jawa/m45)
