KUPANG, terasntt.co — Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma menyiapkan 6 program prioritas untuk dilaksanakan pada 100 hari pertama kepemimpinan mereka.
Program pertama adalah memperkuat posyandu dan kader kesehatan dalam upaya menurunkan angka stunting di Nusa Tenggara Timur.
“Anak-anak NTT adalah masa depan kita, sehingga stunting harus dicegah. Kelembagaan posyandu akan diperkuat dengan mengoptimalkan perannya dalam deteksi dini risiko stunting, edukasi gizi, dan kampanye hidup sehat,” kata Gubernur Melki Laka Lena saat pidato perdana di DPRD NTT, Senin (3/3/2025) siang.
Gubernur menyampaikan, bahwa saat ini, dengan Kementerian Kesehatan RI, pemerintah juga sedang menyiapkan program pelatihan bagi para kader bersama dengan lembaga non-profit, untuk bisa mengakselerasi pengetahuan dan keterampilan para kader dalam mencegah, melakukan deteksi dini, serta mengintervensi stunting di lapangan.
“Program ini juga diproyeksikan menjadi pilot project tingkat nasional, sebagai model keberhasilan dalam penanganan stunting berbasis komunitas,” ujarnya.
Program percepatan kedua adalah “Gerakan Beli NTT”. Program ini diinisiasi untuk mendorong konsumsi dan pemasaran produk lokal guna memperkuat perekonomian daerah. Melalui kolaborasi dengan berbagai mitra, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, untuk memperluas layanan pengembangan usaha dan akses keuangan bagi produsen desa, sekaligus memastikan adanya pasar yang stabil bagi komoditas unggulan daerah.
“Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk meningkatkan ekonomi lokal dengan memastikan setiap produk yang dihasilkan bisa diserap oleh pasar, sehingga produsen bisa fokus kepada proses produksi dan pengembangan,” kata Melki.
Program percepatan ketiga adalah pengembangan one village one product (OVOP). Program ini adalah sebuah inisiatif berbasis hilirisasi yang bertujuan mengembangkan produk unggulan desa atau kelurahan sesuai dengan potensi lokal di setiap daerah.
Tujuannya meningkatkan ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya dan keunggulan masing-masing desa/wilayah. Dalam pelaksanaannya, BUMDes dan Koperasi akan menjadi penggerak utama ekonomi pedesaan. Setiap desa atau kelurahan akan dibantu dalam memilih dan mengembangkan produk unggulan yang memiliki potensi pasar, baik di sektor pertanian, kerajinan tangan, makanan khas, maupun produk berbasis sumber daya alam setempat.
“Kami akan menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan manajerial masyarakat dalam mengelola usaha serta produk unggulan. Selain itu, kami akan memperkuat infrastruktur pendukung produksi, pasca produksi, serta pengelolaan dan pemasaran produk. Melalui kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta, kami juga akan memperluas akses pengembangan usaha dan layanan keuangan bagi produsen desa, sekaligus memastikan adanya pasar yang stabil bagi komoditas unggulan,” tegasnya.
Program percepatan keempat adalah Pendampingan Siswa Menuju Pendidikan Tinggi dan Sekolah Kedinasan Unggulan.
“Kami berkomitmen untuk mendukung siswa terbaik daerah agar dapat
mengakses pendidikan unggulan, baik di universitas ternama maupun sekolah kedinasan seperti TNI, Polri, IPDN, dan institusi lainnya. Melalui program ini, kami akan melakukan “talent scouting” untuk mengidentifikasi dan membina putra-putri daerah yang berpotensi,” tandasnya.
Melki menambahkan, pendampingan yang diberikan mencakup aspek akademik dan non-akademik, termasuk persiapan fisik, mental, serta penguatan karakter, agar mereka siap bersaing dan lolos seleksi di institusi terbaik Indonesia.
Program percepatan kelima adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah di NTT.
Pemungutan pajak serta retribusi daerah juga akan dioptimalkan meski kami menyadari adanya Surat Edaran No. 900.1.13.1/6764/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringan Dan/Atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang berpengaruh terhadap target pendapatan daerah.
Upaya ini diharapkan menjadi langkah strategis yang dapat memberikan dampak dalam waktu relatif cepat, dibandingkan hanya bergantung pada kebijakan fiskal jangka panjang seperti menarik investasi baru.
Gubernur menjelaskan, saat ini, banyak aset daerah yang tersedia dalam ruang otoritas pemerintah daerah namun belum dimanfaatkan secara optimal. Aset-aset ini dapat dimonetisasi melalui berbagai skema, seperti sewa, kerja sama dengan pihak swasta, dan tentunya optimalisasi retribusi.
“Untuk memastikan proses ini berjalan lebih efektif dan efisien, kami akan menerapkan digitalisasi dan sistem informasi manajemen aset, sehingga pengelolaan aset daerah dapat dilakukan secara transparan, akurat, dan berdampak langsung terhadap peningkatan PAD,” ungkapnya.
Sementara program percepatan keenam adalah Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien. “Kami menyadari bahwa kekosongan jabatan atau posisi yang diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) dapat menghambat efektivitas birokrasi dan pelayanan publik,” katanya.
Untuk itu, pemerintah akan melakukan pemetaan kebutuhan organisasi, menyeleksi pejabat yang memenuhi syarat, dan memastikan setiap posisi strategis diisi oleh individu yang berintegritas, kompeten, dan profesional.
“Langkah ini menjadi fondasi utama dalam memperkuat organisasi pemerintahan agar setiap unit kerja dapat beroperasi secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan tata kelola yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel, pemerintahan akan berjalan sesuai dengan prinsip good governance, mempercepat layanan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi,” pungkasnya.
Semua program percepatan ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat NTT dalam waktu singkat.
“ Program ini bukan sekadar inisiatif 100 hari pertama, melainkan fondasi awal yang akan terus dilanjutkan dan diperkuat seiring dengan berbagai program lain yang telah dirancang. Seluruh upaya ini berorientasi pada satu tujuan besar, yaitu mewujudkan NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan dalam 5 (lima) tahun ke depan,” tegasnya.
Mantan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu berharap dukungan penuh dari DPRD untuk pelaksanaan program-program di atas.
“Kami berharap dukungan penuh dari Pimpinan dan Anggota DPRD, agar program ini dapat dijalankan secara efektif dan memberikan manfaat langsung bagi rakyat,” tutupnya. (*)
