KUPANG, terasntt.co — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena memastikan Pemerintah Provinsi NTT mengawal pelaksanaan 15.376 unit Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah tahun 2026 agar tepat sasaran dan segera dirasakan masyarakat.
Komitmen itu disampaikan Gubernur Melki saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Program Bedah Rumah yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI secara daring, Kamis (17/9/2026) malam.
Rapat dipimpin Menteri PKP Maruarar Sirait.
Dalam rapat tersebut, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II, Soemin Kase, melaporkan alokasi BSPS untuk NTT melonjak dari 436 unit pada 2025 menjadi 15.376 unit pada 2026.
Menteri PKP Maruarar Sirait meminta Pemprov NTT bersama pemerintah kabupaten/kota memastikan seluruh kuota tersebut dimanfaatkan secara maksimal.
“Mohon atensinya, Pak Gubernur, agar ini dikawal betul. Kami ingin sekali membantu rakyat NTT,” ujar Maruarar.
Gubernur Melki menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Pusat dan menegaskan Pemprov NTT akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta Kementerian PKP.
“Terima kasih banyak, Pak Menteri, untuk perhatian yang tidak henti-hentinya bagi kami di NTT,” kata Melki.
Menurutnya, dukungan tersebut semakin penting di tengah dampak gempa yang melanda Pulau Flores. Kerusakan rumah akibat bencana meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak dan aman.
Huntap Lewotobi Juga Dikebut
Selain BSPS, rapat tersebut membahas percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur.
Kementerian PKP menyiapkan sekitar Rp 80 miliar untuk pembangunan 244 unit Huntap. Pemerintah daerah diminta segera menuntaskan kesiapan lokasi agar pembangunan dapat direalisasikan.
Maruarar meminta pembangunan Huntap tidak kembali tertunda karena masyarakat terdampak masih menempati Hunian Sementara.
Menanggapi hal itu, Gubernur Melki memastikan Pemprov NTT segera merapikan aspek teknis yang menjadi kewenangan daerah, terutama kesiapan lokasi dan kebutuhan pendukung pembangunan.
“Terkait urusan Hunian Tetap para penyintas erupsi Lewotobi di Flores Timur, kami akan segera merapikan aspek teknis di daerah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami,” tegas Melki.
Pemprov NTT, kata Melki, akan memastikan koordinasi lintas pemerintahan berjalan sehingga dukungan pemerintah pusat tidak berhenti pada alokasi anggaran, tetapi benar-benar berubah menjadi rumah layak dan aman bagi masyarakat.
(**/m45)
