KUPANG, terasntt.co — Perkembangan media sosial yang kian masif menuntut aparatur sipil negara (ASN) semakin adaptif, antisipatif, dan responsif dalam mengelola komunikasi pemerintahan dan informasi publik.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Yohanes Abrianto Kore, saat menutup Workshop Fasilitasi Teknis Kepemimpinan Provinsi dan Komunikasi Kebijakan di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Kamis (25/9/2026).
Menurut Abrianto, setiap isu yang berkembang di media sosial harus dihadapi dengan ketenangan, analisis berbasis data, serta respons yang tepat dan bertanggung jawab.
“Ketika ada isu negatif tentang pemerintah, kita perlu mencerna dan menganalisisnya terlebih dahulu. Setelah itu, informasi disampaikan berdasarkan data yang sebenarnya,” tegas Abrianto.
Workshop yang berlangsung 23–25 September 2026 ini merupakan kerja sama Biro Administrasi Pimpinan dan SKALA NTT dengan Kompas Institute. Kegiatan difokuskan pada penguatan kapasitas ASN dalam komunikasi pemerintahan, jurnalistik, pengelolaan informasi publik, media digital, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).
Pada hari terakhir, peserta mendapat materi dari Editorial Social Media Strategist Harian Kompas, Antonius Sulistyo Prabowo, terkait fotografi dan videografi jurnalistik, produksi video pendek, storytelling, mitigasi isu di media sosial, serta pemanfaatan AI.
Antonius menegaskan, AI harus ditempatkan sebagai alat bantu, bukan pengganti verifikasi manusia. Setiap informasi yang dihasilkan AI tetap harus diperiksa secara kritis sebelum digunakan dalam komunikasi publik.
“Pertimbangan etis, empati, sensitivitas sosial, dan tanggung jawab akhir atas setiap informasi tetap berada pada manusia,” tegasnya.
Workshop ini diharapkan memperkuat kemampuan ASN NTT dalam menghadirkan komunikasi pemerintahan yang cepat, akurat, kreatif, dan bertanggung jawab di tengah derasnya arus informasi digital.(**/m45)
