KUPANG, terasntt.co — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena mendesak percepatan penanganan rumah warga yang rusak akibat gempa bumi Flores. Ia meminta pemerintah segera memperbarui dan memvalidasi data kerusakan, menyusul gempa susulan yang terus mengguncang sejumlah wilayah di Pulau Flores.
Desakan itu disampaikan Gubernur Melki saat mengikuti rapat koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Zoom, Kamis (20/8/2026) malam.
Melki menegaskan, data kerusakan rumah yang sebelumnya telah dilaporkan tidak bisa menjadi patokan tetap. Gempa susulan membuat sejumlah rumah yang semula masuk kategori rusak ringan kini berubah menjadi rusak sedang hingga rusak berat, bahkan sebagian roboh.
“Sampai saat ini gempa susulan masih terus terjadi dengan skala yang berbeda-beda. Kami minta agar laporan terkait rumah yang rusak akibat gempa yang sudah disampaikan sebelumnya direviu lagi,” ujar Melki.
Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan jumlah rumah rusak sangat mungkin terus bertambah. Karena itu, pendataan harus dilakukan secara berjenjang dan diperbarui secara berkala agar pemerintah memiliki gambaran kondisi yang benar-benar aktual.
“Khusus untuk rumah, data yang ada sekarang berpotensi ada penambahan karena banyak rumah yang awalnya rusak ringan sudah mulai rusak berat dan nyaris tidak bisa digunakan lagi,” katanya.
Melki menekankan, validitas data menjadi kunci agar kebijakan pemerintah dan bantuan bagi masyarakat terdampak dapat diberikan secara tepat sasaran.
3.860 Gempa Susulan, Puluhan Ribu Warga Mengungsi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat tersebut mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026 telah diikuti ribuan gempa susulan. Hingga Kamis (20/8/2026) pukul 17.00 WIB, tercatat sebanyak 3.860 kali gempa susulan.
Bencana tersebut berdampak pada delapan kabupaten di Pulau Flores. Empat daerah, yakni Nagekeo, Manggarai, Manggarai Timur, dan Sikka, dilaporkan mengalami dampak kerusakan relatif berat.
Berdasarkan data sementara per 19 Agustus 2026, sebanyak 11.925 unit rumah mengalami kerusakan. Korban meninggal dunia mencapai 71 orang, sementara 1.182 orang mengalami luka-luka dan 40.040 warga harus mengungsi.
Tito mengatakan, sebagian besar warga memilih bertahan di tenda-tenda darurat karena khawatir kembali ke rumah yang telah mengalami kerusakan.
“Posisinya sekarang, masyarakat ada di tenda-tenda darurat karena rumahnya rusak dan tidak ada yang mau masuk ke dalam rumah karena gempa susulan yang terus terjadi,” ujar Tito.
Karena itu, pemerintah diminta memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat.
“Kebutuhan utama sekarang, persiapan paling nomor satu untuk tiga sampai empat minggu ke depan adalah sembako, tenda, obat-obatan dan selimut perlu disiapkan sebanyak-banyaknya. Pastikan jangan sampai ada yang kelaparan,” tegasnya.
Untuk penanganan rumah rusak, Tito juga mengusulkan pendekatan gotong royong seperti yang pernah diterapkan dalam penanganan bencana di berbagai daerah.
Kerusakan Rumah di Daerah Terus Membengkak
Dalam rapat koordinasi tersebut, sejumlah kepala daerah melaporkan kondisi terkini di wilayah masing-masing. Data yang disampaikan menunjukkan skala kerusakan rumah terus berkembang seiring gempa susulan dan proses verifikasi di lapangan.
Bupati Manggarai Heribertus Nabit melaporkan, sebanyak 13.304 unit rumah di Kabupaten Manggarai mengalami kerusakan dalam berbagai kategori. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
Selain rumah warga, RSUD Ruteng juga mengalami kerusakan serius sehingga pelayanan kesehatan belum dapat berjalan normal.
Pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Kementerian Kesehatan menyiapkan rumah sakit lapangan. Sejumlah puskesmas juga terpaksa memberikan pelayanan di luar gedung dengan memanfaatkan tenda darurat.
Di Kabupaten Manggarai Timur, Bupati Agas Andreas melaporkan 15.799 unit rumah mengalami kerusakan. Dari jumlah tersebut, 6.428 unit masuk kategori rusak berat.
Kerusakan juga terjadi pada infrastruktur jalan. Sejumlah akses menuju desa terganggu akibat material longsor yang menutup badan jalan. Kondisi ini turut menghambat distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak.
Sementara itu, Bupati Nagekeo Simplisius Donatus melaporkan 6.917 unit rumah mengalami kerusakan, belum termasuk kerusakan sejumlah fasilitas publik.
Pelayanan kesehatan di Nagekeo juga ikut terdampak setelah RSUD Aeramo tidak dapat beroperasi. Beberapa puskesmas mengalami gangguan pelayanan.
Simplisius meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan fasilitas kesehatan sekaligus memenuhi kebutuhan warga, mulai dari sembako, makanan siap saji dan tenda hingga dukungan trauma healing.
Pemerintah Pusat Siapkan Skema Bantuan Rumah
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta pemerintah daerah terus memperbarui sekaligus memvalidasi data kerusakan rumah.
Menurutnya, data yang akurat merupakan fondasi utama agar bantuan perumahan dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar terdampak.
Maruarar juga mendorong agar Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah dapat segera diterapkan bagi masyarakat terdampak gempa di NTT.
Program tersebut merupakan salah satu skema Kementerian PKP untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang lebih layak, aman dan sehat.
Sebelumnya, program BSPS ditargetkan menjangkau sekitar 14 ribu unit rumah di seluruh NTT.
Dalam rapat itu, Tito Karnavian turut menjelaskan skema bantuan stimulan bagi rumah warga berdasarkan tingkat kerusakan.
Untuk rumah rusak ringan, bantuan terdiri dari kompensasi BNPB sebesar Rp 15 juta per KK, bantuan isi rumah/perabotan dari Kementerian Sosial sebesar Rp 3 juta per KK, serta bantuan pemulihan ekonomi sebesar Rp 5 juta per keluarga.
Untuk rumah rusak sedang, kompensasi BNPB sebesar Rp 30 juta per KK, ditambah bantuan isi rumah/perabotan Rp 3 juta dan bantuan pemulihan ekonomi Rp 5 juta per keluarga.
Sementara untuk rumah rusak berat, kompensasi BNPB mencapai Rp 70 juta per KK, ditambah bantuan isi rumah/perabotan Rp 3 juta serta bantuan pemulihan ekonomi Rp 5 juta per keluarga.
Karena itu, Tito menegaskan pendataan harus dilakukan secara cermat dan by name by address. Langkah tersebut penting untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima warga yang terdampak.
Bagi Pemerintah Provinsi NTT, koordinasi bersama pemerintah pusat menjadi bagian penting dari upaya mempercepat pemulihan pascagempa Flores.
Gubernur Melki Laka Lena memastikan pemerintah provinsi akan terus memperbarui data kerusakan, memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten, serta mengawal dukungan pemerintah pusat agar segera diwujudkan dalam bentuk bantuan nyata bagi masyarakat terdampak.
Gempa belum berhenti, rumah warga terus berubah kondisinya. Karena itu, pemerintah dituntut bergerak lebih cepat: data harus diperbarui, bantuan harus tepat sasaran, dan warga terdampak tidak boleh dibiarkan terlalu lama hidup dalam ketidakpastian. (**)
