KUPANG, terasntt.co — Dalam rapat koordinasi Antisipasi Bencana Hidrometeorologi dan Kesiapsiagaan Antisipasi Mobilisasi Masyarakat saat Liburan Nataru yang dipimpin Gubernur Melki Laka Lena, Selasa 3 Desember 2025, menetapkan dana Rp 1,5 M untuk membantu korban bencana banjir bandang pada 3 provinsi di Sumatera. Provinsi Banda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang masing – masingnya mendapatkan Rp 500 juta.
Kepada wartawan di Kupang, Kamis (4/12/2025) Gubernur Melki menjelaskan, bahwa bantuan tersebut akan disalurkan ke rekening provinsi atau kabupaten/kota di tiga provinsi yang terdampak.
“Terkait bencana di Sumatera, kemarin kami sudah rapat dan kita putuskan untuk bantu. Rencananya dalam bentuk uang tunai senilai 1,5 miliar,” ujarnya.
Melki mengajak seluruh kepala daerah tingkat II se Nusa Tenggara Timur untuk turut serta mengambil bagian untuk membantu para korban bencana Sumatera.
“Saya ajak bupati dan wali kota untuk bantu para korban sesuai dengan kemampuan daerah kita masing-masing,” katanya.
Antisipasi Cuaca Ekstrem Jelang Nataru
Dalam rapat koordinasi tersebut juga Gubernur Melki meminta masyarakat untuk waspada terhadap cuaca ekstrem jelang perayaan hari raya natal dan tahun baru (Nataru).
“ Sejak awal kami minta untuk lakukan identifikasi ulang titik-titik rawan banjir, longsor, dan wilayah berpotensi terisolasi. Kita harus belajar banyak dari kejadian banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat kemarin,” terangnya.
Rapat Koordinasi tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi dan memastikan kesiapsiagaan seluruh stakeholder dalam rangka menghadapi peningkatan potensi bencana hidrometeorologi di wilayah NTT, dan tingginya mobilitas masyarakat serta arus barang menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Untuk itu Gubernur Melki Laka Lena mengingatkan, jika potensi bencana seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, hingga gelombang tinggi dan aktivitas gunung api yang mengancam wilayah NTT.
“Dalam beberapa hari ini sudah ada pembatalan pelayaran dan penerbangan akibat cuaca buruk. Ini yang harus menjadi perhatian dan kita perlu antisipasi secara baik,” ujarnya.
Kepada para Bupati dan Wali Kota, Gubernur menginstruksikan agar memperhatikan beberapa hal penting berikut ini :
1. Menetapkan status siaga darurat bencana dan membentuk Posko Siaga Darurat Bencana dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, unsur TNI/Polri dan relawan sampai tingkat kecamatan dengan mengoptimalkan peran Camat dalam penanggulangan bencana (Kecamatan Tangguh Bencana) dan hotline number (call center) yang bisa dihubungi setiap saat oleh masyarakat sebagai pusat informasi.
2. Melaksanakan apel siaga bencana di daerah masing-masing dan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana di Kota dan Kabupaten, meningkatkan koordinasi, memperkuat sinergi antara Pemerintah, TNI/Polri dan seluruh unsur pentahelix dalam upaya mitigasi, dan memastikan perlindungan masyarakat sebagai prioritas utama dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana.
3. Aktivasi Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) BPBD Provinsi, Kabupaten dan Kota selama 24/7 sampai dengan akhir musim hujan.
4. Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di Provinsi, Kabupaten/Kota tersedia dan dapat diakses dengan cepat untuk penanganan darurat bencana. Menyiapkan buffer stok logistik guna pemenuhan kebutuhan dasar saat darurat bencana, terutama di wilayah berpotensi terputus akses.
5. Melakukan identifikasi ulang titik-titik rawan banjir, longsor, dan wilayah berpotensi terisolasi. Menyiapkan peralatan darurat, termasuk alat berat di titik-titik rawan longsor untuk percepatan pembukaan akses jika terjadi bencana.
6. Kesiapan Tim Reaksi Cepat (TRC) multi sektor di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk siaga penuh menghadapi potensi banjir dan longsor. Menggerakkan aparat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama turut menyampaikan informasi cuaca ekstrem serta mengoptimalkan rumah ibadah, gedung sekolah, dan fasilitas umum sebagai tempat evakuasi bila diperlukan.
Sementara untuk pengendalian mobilisasi masyarakat dan arus barang menjelang Nataru, Melki Laka Lena menginstruksikan agar pihak KSOP, ASDP, dan Pelni betul-betul memastikan kelaikan kapal, kesiapan dermaga, serta penegakkan larangan over kapasitas.
“Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran keselamatan pelayaran, terutama saat cuaca ekstrem. Jangan sampai ada over kapasitas baik barang maupun penumpang,” tegas Melki.
Demikian juga transportasi udara dan transportasi darat, gubernur meminta agar pihak Angkasa Pura dan maskapai penerbangan memastikan alur pergerakan penumpang secara tertib, aman, dan mengantisipasi kepadatan. Dan khusus untuk Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT agar memetakan titik-titik rawan kemacetan dan menyiapkan rekayasa lalu lintas.
Sedangkan untuk layanan Kesehatan dan Keamanan, Gubernur Melki memerintahkan Dinas Kesehatan untuk menyiapkan tim medis siaga di bandara, pelabuhan, terminal, dan tempat keramaian. Sementara TNI dan Polri mengamankan jalur transportasi, rumah ibadah, tempat wisata, pasar, dan titik keramaian lainnya.
Dan terkait dengan Informasi Publik dan Komunikasi, Dinas Kominfo diminta untuk memastikan penyebaran informasi terpusat terkait cuaca ekstrem, status pelabuhan dan bandara, serta kondisi jalan. Informasi harus satu pintu, cepat, kredibel, dan tidak menimbulkan kepanikan.
” Tugas kita adalah memastikan bahwa seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur dapat merayakan Ibadah Natal dan Tahun Baru dengan aman dan tertib serta terlindungi dari ancaman bencana hidrometeorologi,” tegasnya.(**)
