KUPANG, terasntt.co — Sebagai Gubernur NTT yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di Daerah, Melki Laka Lena sangat terpukul dengan peristiwa meninggalnya seorang anak berumur 10 tahun di Kabupaten Ngada akibat himpitan ekonomi keluarga. Orang nomor satu di NTT ini menyatakan turut berdukacita mendalam dan meminta pemerintah daerah segera memperbaiki sistem perlindungan sosial ada.
Demikian penegasan ini disampaikan Gubenur Melki kepada sejumlah awak media di Kupang, Rabu (4/2/2026).
Diketahui bahwa anak tersebut meninggal dunia akibat bunuh diri, yang dipicu oleh kekecewaannya atas ketidakmampuan mereka membeli buku dan alat tulis sekolah.
Menurut Gubernur, peristiwa ini bukan semata-mata tragedi keluarga, melainkan kegagalan kolektif berbagai sistem baik pemerintahan, sosial, budaya, keagamaan, dan pendidikan dalam mendeteksi lebih dini serta memberikan pertolongan yang cepat dan tepat kepada warga yang membutuhkan, terutama anak-anak dan keluarga kurang mampu.
” Kejadian ini merupakan tamparan keras bagi nurani dan kemanusiaan kita bersama, sekaligus pengingat, masih terdapat celah serius dalam sistem perlindungan sosial yang harus segera dibenahi agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi,” tegasnya.
“Sebagai Gubernur, saya berduka cita mendalam dengan peristiwa kematian yang terjadi di Jerebu’u, Kabupaten Ngada. Saya mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga. Kita berdoa agar anak kita yang tercinta ini diterima di sisi Tuhan, dan peristiwa ini menjadi pelajaran yang sangat berharga agar kejadian serupa tidak pernah terulang di seluruh pelosok NTT,” lanjutnya.
Ketika mendapat informasi terkait peristiwa kematian anak SD tersebut, Gubernur NTT langsung berkoordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati Ngada, serta jajaran pemerintah, juga unsur non-pemerintah di daerah. Pemerintah memastikan proses pemakaman dilakukan dengan layak serta mendorong penyelesaian seluruh persoalan sosial dan adat yang menyertai peristiwa ini.
Pemerintah Provinsi NTT bersama Kabupaten Ngada juga akan memberikan dukungan menyeluruh kepada keluarga korban, termasuk pendampingan pemulihan trauma serta bantuan yang dibutuhkan. Selain itu, Pemerintah Provinsi NTT memastikan akan membantu pembangunan rumah layak huni bagi keluarga korban.
Lebih jauh, ia menegaskan pentingnya perbaikan dan penguatan sistem pengaman sosial (social safety net) agar kasus serupa dapat dicegah sejak dini. Salah satu perhatian utama adalah pendataan dan administrasi kependudukan, yang menjadi syarat penting agar masyarakat miskin dapat mengakses bantuan sosial.
“Jangan sampai hanya karena persoalan administrasi kependudukan, warga miskin kehilangan hak atas bantuan. Ini soal kemanusiaan. Data adalah pintu masuk semua layanan,” tandasnya.
Untuk itu, Gubernur menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah dari tingkat provinsi hingga desa termasuk Camat, Lurah, Kepala Desa, RT/RW serta mengajak tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan untuk bersama-sama aktif mendata dan memastikan tidak ada warga miskin yang terlewat, terutama mereka yang berpindah domisili dan belum tertib administrasi.
Pemerintah Provinsi NTT juga tengah menyiapkan mekanisme respons cepat lintas sektor agar kasus-kasus darurat sosial dapat segera ditangani tanpa terhambat birokrasi, termasuk kemungkinan pembentukan skema bantuan sosial darurat berbasis solidaritas.
“Ini harus menjadi kejadian terakhir. Tidak boleh ada lagi anak-anak atau keluarga miskin di NTT yang kehilangan masa depan karena keterlambatan sistem kita,” tegasnya.
Gubernur Melki mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menjaga, peduli terhadap lingkungan sekitar, dan tidak menutup mata terhadap kesulitan sesama, demi memastikan NTT menjadi rumah yang aman dan manusiawi bagi semua.(**)
