TAMBOLAKA, terasntt.co — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, meminta seluruh jajaran pemerintah mempercepat penanganan dampak gempa di Pulau Sumba. Pendataan kerusakan harus segera dituntaskan dan bantuan disalurkan tepat sasaran.
Penegasan itu disampaikan Johni saat memimpin rapat koordinasi bersama Bupati Sumba Barat Daya (SBD) Ratu Ngadu Bonu Wulla, BPBD Provinsi dan Kabupaten, TNI/Polri, serta perangkat daerah terkait di kediaman Bupati SBD, Kamis (15/10/2026) malam.
Sebelumnya, Johni meninjau langsung kondisi warga terdampak di Desa Mere Kehe dan Desa Waikadada, Kecamatan Kodi Bangedo.
“Penanganan masyarakat terdampak harus dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi. Kerusakan dan kebutuhan mendesak warga harus terdata dengan baik agar bantuan segera disalurkan sesuai kondisi di lapangan,” tegas Johni.
Ia meminta BPBD Provinsi NTT dan Pemkab SBD mempercepat verifikasi kerusakan rumah, sekolah, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum. Koordinasi dengan BMKG juga harus diperkuat untuk memantau perkembangan gempa susulan serta memastikan informasi kepada masyarakat bersumber dari lembaga berwenang.
Bupati SBD Salurkan Bantuan dan Tetapkan Status Darurat
Bupati SBD Ratu Ngadu Bonu Wulla melaporkan, pemerintah daerah telah bergerak sejak hari pertama bencana dengan menyalurkan bantuan berupa sembako, tenda, dan terpal bagi warga terdampak.
Pemkab SBD juga menetapkan status darurat bencana melalui Keputusan Nomor 695/KEP/HK/2026, berlaku 5–18 Oktober 2026. Pendataan kerusakan dan kebutuhan masyarakat terus diperbarui sebagai dasar penyaluran bantuan.
496 Rumah Terdampak, Dua Warga Luka-luka
Data Pusdalops-PB BPBD Provinsi NTT hingga 14 Oktober 2026 pukul 18.00 WITA mencatat gempa bermagnitudo 5,9 yang terjadi pada 4 Oktober 2026 berdampak pada 496 kepala keluarga (KK) dan menyebabkan dua orang luka-luka.
Dampaknya tersebar di 19 kecamatan pada empat kabupaten di Pulau Sumba, yakni Sumba Barat Daya 11 kecamatan, Sumba Tengah enam kecamatan, Sumba Barat satu kecamatan, dan Sumba Timur satu kecamatan.
Dari 496 rumah terdampak, tujuh mengalami rusak berat, 34 rusak sedang, dan 455 rusak ringan. Gempa juga merusak 12 fasilitas kesehatan, 24 rumah ibadah, 43 fasilitas pendidikan, serta 21 kantor.
Johni menegaskan, sinergi pemerintah provinsi, kabupaten, BPBD, BMKG, TNI/Polri, dan seluruh instansi terkait harus diwujudkan melalui langkah nyata. Kecepatan respons, akurasi data, dan ketepatan penyaluran bantuan menjadi kunci agar kebutuhan masyarakat terdampak segera terpenuhi.(**/m45)
