NAGEKEO, teraantt.co — Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bank NTT konsisten berperan sebagai mitra pemerintah termasuk Cabang Mbay, bermitra lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungannya melalui penyaluran kredit Mikro Mandiri ke sektor-sektor pendukung utama ekosistem pangan.
Kepada media, Kepala Bank NTT Cabang Mbay, Petrus Soba Lewar menjelaskan, bahwa langka yang diambil tersebut merupakan wujud komitmen Bank NTT dalam mendukung ekonomi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan berkelanjutan di berbagai sektor terutama UMKM di wilayah Kabupaten Nagekeo.
” Kami Bank NTT sebagai Bank daerah harus punya peran mengambil bagian dengan menyediakan pendampingan sekaligus modal untuk pelaku usaha baik itu di bidang pertanian, peternakan maupun perikanan” jelas Petrus Soba Lewar yang dilansir dari FlobamoraNews.com usai rapat persiapan MBG bersama DPRD dan Badan Gisi Nasional beberapa waktu lalu.
Untuk mendukung program super prioritas Presiden Prabowo itu, Bank NTT cabang Mbay tidak hanya sebatas memberikan kredit kepada masyarakat, akan tetapi lebih dari itu pihaknya juga melakukan sosialisasi terkait pentingnya program ini dalam meningkatkan geliat ekonomi yang berkelanjutan.
“Kami juga sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui lembaga agama baik mimbar di gereja maupun masjid, menyampaikan kepada masyarakat agar membuat suatu gerakan menanam holtikultura sehingga mampu menyediakan pasokan bahan makanan secara mandiri,” kata Lewar.
Lebih lanjut dalam pertemuan bersama BGN, Bank NTT juga menawarkan jasa layanan pengelolaan dana selama pelaksanaan program makan bergizi berlangsung. Agar Dana MBG yang bersumber dari APBN itu dapat disalurkan melalui Bank NTT langsung ke pengelola dapur yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Nagekeo.
Pada kesempatan yang sama, mewakili Badan Gizi Nasional Mario Molina menjelaskan, pelaksanaan program makan bergizi gratis dibagi dalam tiga skema.
Sementara penerapan di Kabupaten Nagekeo masuk kategori tiga di mana BGN bekerjasama dengan mitra mandiri yang berasal dari pihak swasta. Untuk itu Yang perlu diverifikasi adalah kekayaan dapur, peralatan dapur sesuai mekanisme yang ditentukan BGN.
“ Untuk mitra ini siapa saja yang memiliki modal dengan membangun dapur dan siapkan peralatan masak yang terverifikasi sesuai standard BGN oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Secara teknis, standar minimal satu dapur harus mampu mengcover 3000-5000 penerima manfaat baik siswa maupun ibu hamil. Kemudian cakupan luas luas wilayah maksimal 6-8 km dari dapur,” tandasnya.(*)
