APPA NTT Desak Bupati Kupang Dinonaktifkan, Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan di Rujab

Ketua APPA NTT, Asti Laka Lena

KUPANG, terasntt.co — Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur (APPA NTT) mengecam keras dugaan tindak pidana kekerasan seksual dan pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede. APPA mendesak aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut secara transparan tanpa intervensi kekuasaan serta meminta pemerintah menonaktifkan sementara Bupati Kupang.

Sikap tegas tersebut disampaikan APPA NTT, Selasa (17/11/2026), menyusul laporan seorang mahasiswi berusia 21 tahun ke SPKT Polda NTT dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT.

Dugaan peristiwa tersebut disebut terjadi pada Rabu malam, 11 November 2026, di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Kupang, Jalan RA Kartini, Kelapa Lima, Kota Kupang.

Berdasarkan informasi dalam laporan yang disampaikan kepada publik, korban diduga dijebak melalui perantara berinisial EK dengan modus tawaran pekerjaan. Korban kemudian dibawa ke Rujab Bupati dan diduga mengalami kekerasan seksual.

APPA juga menyoroti dugaan upaya membungkam korban melalui pemberian uang Rp3 juta dan ancaman agar korban tidak mengungkapkan peristiwa tersebut.

Ketua APPA NTT, Asti Laka Lena, menegaskan bahwa dugaan kekerasan seksual yang menyeret pejabat publik merupakan pengkhianatan terhadap amanah kepemimpinan dan perlindungan perempuan.

BACA JUGA:  Tunggal Putra Paceklik Gelar All England 25 Tahun, Ini Saran Untuk Jonatan dkk

“Pemimpin daerah seharusnya menjadi pelindung terdepan bagi warganya, bukan justru memanfaatkan jabatan dan fasilitas negara untuk menjebak mahasiswi yang sedang berjuang mencari pekerjaan. Tidak boleh ada kompromi, mediasi di luar hukum, ataupun intervensi kekuasaan yang menghalangi keadilan bagi korban,” tegas Asti.

Sementara itu, Dewan Penasihat APPA NTT, Romo Leo Mali, menilai dugaan kasus tersebut sebagai persoalan serius penyalahgunaan kekuasaan yang mencederai moralitas publik.

Ia juga mengkritik sikap diam jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Kupang dan mendesak aparat membuktikan bahwa hukum tidak tunduk pada kekuasaan politik.

Dewan Penasihat APPA NTT lainnya, Pdt. Mery Kolimon, menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh, termasuk pendampingan hukum, medis, dan psikologis.

Menurutnya, penerapan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) serta pengusutan kemungkinan keterlibatan pihak perantara harus dilakukan secara serius.

TUJUH TUNTUTAN APPA NTT

Atas kasus tersebut, APPA NTT menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum:

Polda NTT segera memproses laporan secara profesional, transparan, independen, dan menerapkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS.

Amankan bukti CCTV Rujab Bupati pada 11 November 2026 serta periksa petugas Satpol PP dan ajudan yang bertugas malam kejadian.

BACA JUGA:  Tingkatkan Kapasitas Anggota, Hipanara Kupang Gelar LKK

Usut peran perantara berinisial EK dan pihak lain yang diduga terlibat dalam modus tawaran pekerjaan serta dugaan upaya membungkam korban.

Mendagri dan Gubernur NTT segera mengambil langkah penonaktifan sementara Bupati Kupang selama proses hukum berlangsung untuk mencegah potensi intervensi dan intimidasi.

LPSK dan UPTD PPA NTT memberikan perlindungan darurat serta pendampingan hukum, medis, dan psikologis bagi korban, keluarga, dan saksi.

Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan Kompolnas melakukan pengawasan eksternal terhadap proses penyidikan guna mencegah impunitas.

Pemkab dan DPRD Kupang serta masyarakat dan media menjaga proses hukum tetap independen, melindungi identitas korban, dan menghentikan segala bentuk stigma maupun penyudutan terhadap korban.

APPA NTT menegaskan tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Namun, jabatan publik tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari proses hukum.

Aliansi tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat sipil dan diaspora NTT mengawal penanganan kasus hingga tuntas. Bagi APPA, perlindungan korban dan penegakan hukum tanpa pandang bulu merupakan keharusan.(**)