KUPANG, terasntt.co — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk memastikan seluruh dana dan bantuan yang diterima bagi penanganan gempa bumi Flores dikelola secara transparan, bertanggung jawab, dan tepat sasaran.
Menurut Melki, setiap bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana harus benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga, baik selama masa tanggap darurat maupun dalam tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Besarnya dukungan pemerintah pusat dan berbagai pihak, kata Melki, harus diikuti dengan sistem pengawasan yang ketat dan berlapis. Hal ini penting untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan maupun penyaluran bantuan.
“Semua dana dan bantuan yang masuk untuk penanganan Gempa Flores ini harus dipastikan tersalur secara adil dan merata untuk kepentingan penanganan bencana, baik pada masa tanggap darurat maupun nanti pascabencana untuk kepentingan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Melki di Kupang, Sabtu (5/9/2026).
Ia menegaskan, tidak boleh ada celah bagi praktik penyalahgunaan ataupun korupsi terhadap dana yang diperuntukkan bagi masyarakat korban bencana.
“Tidak boleh ada celah sedikit pun untuk disalahgunakan atau dikorupsi. Pokoknya, pengawasan terhadap semua bantuan yang masuk harus dilakukan secara berlapis dan berjenjang,” tegasnya.
Dukungan Rp200 Miliar dari Presiden Prabowo
Penegasan Gubernur Melki tersebut menjadi penting di tengah besarnya dukungan pemerintah pusat untuk penanganan dan pemulihan pascagempa bumi di Pulau Flores.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengalokasikan Bantuan Presiden senilai total Rp200 miliar untuk mendukung penanganan bencana di wilayah terdampak.
Dari total bantuan tersebut, Pemerintah Provinsi NTT memperoleh alokasi Rp40 miliar. Sementara delapan kabupaten di daratan Flores masing-masing mendapatkan dukungan sebesar Rp 20 miliar.
Gubernur Melki menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas dukungan tersebut saat rapat penanganan Gempa Flores dan percepatan pemulihan di Posko Penanganan Gempa Bumi Yonif TP 834/Wakanga Mere, Kabupaten Nagekeo, 26 Agustus 2026 lalu.
“Terima kasih, Bapak Presiden. Sesuai arahan Bapak Presiden, semua kabupaten di Pulau Flores ini mendapatkan Rp20 miliar dan provinsi mendapatkan Rp40 miliar. Ini sangat membantu kami untuk menggerakkan penanganan secara lebih maksimal agar bisa membantu para pengungsi,” ujar Melki.
Menurut Melki, dukungan tersebut menjangkau seluruh kabupaten di daratan Flores, termasuk Kabupaten Flores Timur yang saat itu tidak masuk dalam wilayah yang terdampak langsung gempa.
Bagi Pemprov NTT, dukungan anggaran tersebut menjadi kekuatan penting untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus mempersiapkan proses pemulihan di wilayah terdampak.
Anggaran Wajib Sesuai Ketentuan
Sejalan dengan itu, Gubernur Melki meminta pemerintah kabupaten di delapan daerah penerima bantuan untuk segera mengoptimalkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat guna memperkuat penanganan bencana.
Ia menegaskan, penggunaan anggaran harus mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan kementerian serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Seluruh anggaran harus diarahkan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak serta mendukung proses pemulihan wilayah, baik selama masa tanggap darurat maupun pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Melki juga meminta para bupati bersama jajaran pemerintah di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa melakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh titik terdampak di wilayah masing-masing.
Pemetaan dinilai penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat teridentifikasi secara akurat sehingga bantuan dapat disalurkan secara adil dan tepat sasaran.
130 Orang Meninggal, 96.385 Warga Mengungsi
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT per 4 September 2026, tercatat 130 orang meninggal dunia akibat bencana gempa. Sementara jumlah warga yang mengungsi mencapai 96.385 orang.
Gempa bermagnitudo 7,7 juga menyebabkan kerusakan pada 99.568 rumah. Selain itu, sebanyak 600 rumah ibadah, 2.633 fasilitas pendidikan, 673 kantor pemerintah, dan 663 fasilitas kesehatan turut terdampak.
Pemerintah hingga kini masih terus melakukan penanganan terhadap masyarakat dan wilayah terdampak. Status tanggap darurat bencana Gempa Flores masih berlangsung hingga 12 September 2026.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per 5 September 2026 pukul 05.00 WIB, tercatat sebanyak 12.438 kali gempa susulan.
Dari jumlah tersebut, 174 gempa susulan dirasakan masyarakat. Gempa susulan terbesar tercatat bermagnitudo 6,2, sedangkan gempa dengan magnitudo di atas 5 terjadi sebanyak 36 kali.
Di tengah proses penanganan darurat yang masih berlangsung, Pemprov NTT menegaskan bahwa seluruh sumber daya dan dukungan yang tersedia harus dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Percepatan penanganan Gempa Flores, kata Melki, harus berjalan beriringan dengan pengawasan yang kuat. Setiap rupiah bantuan yang dipercayakan untuk penanganan bencana harus benar-benar memberikan manfaat dan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. (*/m45)
