KUPANG, terasntt.co — Gubernur NTT Melki Laka Lena menegaskan, di Nusa Tenggara Timur koperasi bukan pilihan alternatif, tapi menjadi kebutuhan dasar. Mampu menopang sektor pertanian, peternakan, perikanan dan UMKM.
Demikian hal ini disampaikan gubernur dalam arahan ketika penutupan Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke XV KSP Tanaoba Lais Manekat (TLM) bersama Menteri Koperasi RI Ferry Joko Juliantono di Kupang, Sabtu (25/4/2026).
Pada kesempatan itu Melki Laka Lena lebih menekankan pada penguatan peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat sekaligus instrumen utama menghadapi ketimpangan ekonomi di daerah.
“Di NTT ini koperasi bukan pilihan alternatif, tapi kebutuhan dasar. Di banyak tempat, koperasi hadir lebih dulu sebelum perbankan,” tegas Melki.
Menurutnya Rapat Anggota Tahunan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan inti dari demokrasi ekonomi yang menentukan arah koperasi.
“RAT adalah jantung kehidupan koperasi. Di situ anggota menentukan arah, bukan hanya pengurus,” katanya.
Melki mengatakan, penguatan koperasi dengan kebijakan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto menempatkan koperasi sebagai “soko guru” perekonomian, sebagaimana amanat konstitusi dalam Pasal 33 UUD 1945.
Untuk itu, lanjutnya NTT memiliki konteks paling relevan untuk pengembangan model ekonomi koperasi, bahkan disebut sebagai “laboratorium terbaik” karena struktur ekonominya yang berbasis rakyat.
Walau masih persoalan seperti struktural koperasi, mulai dari banyaknya koperasi yang tidak aktif dan tidak produktif, keterbatasan akses pembiayaan yang masih bertumpu pada modal internal, ruang ekspansi yang sempit, hingga kapasitas SDM dan tata kelola yang belum optimal serta digitalisasi yang belum merata.
“Ini pekerjaan rumah kita bersama. Koperasi harus tumbuh sehat, produktif, dan adaptif,” ujarnya.
Melki juga menyoroti ancaman praktik pinjaman online ilegal yang membebani masyarakat, dan menegaskan koperasi harus menjadi solusi nyata bagi ekonomi rakyat.
“Koperasi yang membebani rakyat seperti pinjol tidak boleh ada lagi di NTT. Kita harus perkuat koperasi yang benar-benar berpihak pada masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan yang sama Menteri Ferry Joko Juliantono menilai capaian KSP TLM sebagai salah satu contoh pertumbuhan koperasi yang progresif di Indonesia.
“Tahun lalu asetnya sekitar Rp 800 miliar, sekarang sudah mencapai Rp1,2 triliun. Ini kenaikan yang sangat cepat dan jarang terjadi,” ujar Ferry.
Ferry menyebut, diversifikasi usaha melalui pengembangan sektor riil di luar simpan pinjam menjadi faktor penting dalam pertumbuhan tersebut dan diyakini akan terus meningkat.
” Penguatan koperasi merupakan bagian dari agenda besar nasional yang juga memiliki akar historis kuat sejak era Bung Hatta sebagai penggagas ekonomi koperasi di Indonesia. Kita ingin mengembalikan koperasi sebagai soko guru ekonomi, bukan hanya swasta atau BUMN. Ini amanat konstitusi,” tegasnya.
Menurutnya pemerintah saat ini tengah menjalankan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan target 83 ribu unit di seluruh Indonesia.
Koperasi tersebut akan berfungsi sebagai penyalur barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, menyerap hasil produksi masyarakat desa, serta menjadi instrumen distribusi program pemerintah agar lebih tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah juga membuka akses pembiayaan bagi koperasi desa/kelurahan hingga Rp 3 miliar per unit dalam bentuk infrastruktur seperti gudang, kendaraan distribusi, dan sarana pendukung lainnya.
“Presiden ingin masyarakat desa tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi menjadi pelaku ekonomi,” ujar Ferry.
Manajer Utama KSP TLM Indonesia, Zesly N.W. Pah, melaporkan kinerja koperasi sepanjang tahun buku 2025 menunjukkan pertumbuhan signifikan, dengan penyaluran kredit mencapai Rp1,9 triliun kepada sekitar 293 ribu anggota.
“Aset kami saat ini mencapai Rp1,2 triliun dan ditargetkan meningkat menjadi Rp1,4 triliun,” ujarnya.(**)
