ENDE, terasntt.co — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperpanjang masa tanggap darurat penanganan gempa bumi Flores selama 14 hari, terhitung mulai 29 Agustus hingga 12 September 2026.
Keputusan tersebut diambil Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena setelah memimpin rapat koordinasi penanganan tanggap darurat gempa Flores di Posko Tanggap Darurat BPBD Kabupaten Ende, Kamis (27/8/2026) malam.
Rapat berlangsung secara hybrid dan diikuti Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Ketua DPRD NTT Emilia J. Nomleni, jajaran Forkopimda Provinsi NTT, para bupati di wilayah terdampak gempa Flores, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov NTT, serta jajaran Forkopimda kabupaten.
Gubernur Melki menjelaskan, keputusan memperpanjang masa tanggap darurat diambil berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan, terutama karena aktivitas gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak.
“Dengan melihat situasi yang ada, untuk itu kita akan perpanjang masa tanggap darurat provinsi. Saya juga lihat semua kabupaten hampir sama, kita perpanjang lagi masa tanggap darurat selama dua minggu. Jadi, mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 12 September Pemerintah Provinsi NTT akan memperpanjang masa tanggap darurat,” ujar Melki.
Pelayanan Pemerintahan Tidak Boleh Berhenti
Meski masa tanggap darurat diperpanjang, Gubernur Melki menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan berarti seluruh aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik harus dihentikan.
Sebaliknya, berbagai fungsi pelayanan dasar harus mulai diaktifkan kembali secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi dan tingkat keamanan di masing-masing wilayah.
Menurut Melki, sektor kesehatan telah menerapkan pola pelayanan dan evaluasi harian untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan meskipun sejumlah fasilitas kesehatan mengalami kerusakan.
Pola serupa, kata dia, perlu diterapkan pada sektor pelayanan lainnya.
“Selama masa tanggap darurat tersebut, kita segera juga mengaktifkan beberapa kegiatan. Bagian kesehatan saya lihat sudah punya pola tersendiri di bawah asuhan Pak Menkes. Saya pikir pola yang sama juga bisa kita pakai di semua bidang, walaupun masih masa tanggap darurat,” katanya.
Pendidikan Diminta Segera Kembali Berjalan
Salah satu sektor yang mendapat perhatian serius adalah pendidikan.
Gubernur Melki meminta agar aktivitas pendidikan mulai dipersiapkan untuk kembali berjalan pada pekan depan, dengan tetap menempatkan keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik sebagai prioritas utama.
“Termasuk sektor pendidikan pun saya kira perlu segera diaktifkan. Jadi, walaupun tanggap darurat, pendidikan pun diaktifkan dengan cara yang tetap menjaga keselamatan dari peserta didik,” tegasnya.
Ia meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT segera melakukan konsolidasi untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB.
Sementara untuk jenjang TK, PAUD, SD, dan SMP, koordinasi dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten bersama kepala sekolah di wilayah masing-masing.
Persiapan mencakup pemetaan kondisi bangunan sekolah, kebutuhan sarana pendukung, hingga penentuan metode pembelajaran yang sesuai dengan situasi setiap wilayah.
Melki menegaskan, proses belajar tidak harus selalu berlangsung di gedung sekolah, terutama apabila bangunan sekolah belum dinyatakan aman.
Sekolah lapangan maupun ruang belajar sementara dapat menjadi alternatif selama memenuhi aspek keselamatan.
“Jadi, kalaupun rumah sakit lapangan bisa digelar, puskesmas bisa digelar, sekolah lapangan pun masih bisa kita gelar,” ujarnya.
Teknis pembelajaran selanjutnya dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Siswa dapat belajar di sekolah masing-masing apabila aman, digabungkan di lokasi yang lebih aman, atau mengikuti pembelajaran berdasarkan domisili dan lokasi terdekat.
Fasilitas Berstatus Merah Jangan Dipaksakan
Gubernur Melki juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan agar tidak memaksakan penggunaan fasilitas yang secara struktur dinyatakan tidak aman.
Pemerintah melalui perangkat terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), terus melakukan pemeriksaan terhadap sekolah, perkantoran, rumah sakit, dan berbagai fasilitas publik lainnya.
“Memang di pemerintahan ini yang saya pikir, kita harus menyesuaikan. Tentu kalau kantor pemerintahannya dalam kondisi merah, karena saya lihat PUPR sudah bergerak untuk mengecek berbagai sekolah, kantor-kantor dan rumah sakit dan sebagainya, kalau kategori merah jangan dipaksa,” tegas Melki.
Menurutnya, keselamatan masyarakat dan aparatur harus menjadi pertimbangan utama dalam mengaktifkan kembali pelayanan pemerintahan.
Wagub Minta Titik Belum Tersentuh Bantuan Dipetakan
Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penanganan bencana gempa Flores.
Apresiasi diberikan kepada pemerintah, TNI-Polri, relawan, organisasi kemanusiaan, hingga masyarakat yang terus bergotong royong membantu warga terdampak.
Johni juga meminta pemerintah kabupaten segera memanfaatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk memperkuat penanganan bencana sesuai petunjuk teknis kementerian.
Dukungan tersebut berupa Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan Rp20 miliar untuk masing-masing kabupaten terdampak.
Ia menegaskan, penggunaan anggaran harus benar-benar diarahkan untuk kebutuhan penanganan bencana serta dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, para bupati, camat, lurah, dan kepala desa diminta melakukan pemetaan menyeluruh terhadap titik-titik yang hingga kini belum tersentuh bantuan.
“Para bupati, camat, lurah, dan kepala desa harus memetakan betul titik-titik yang sampai saat ini belum tersentuh bantuan agar segera ditindaklanjuti,” tegas Johni.
Perpanjangan masa tanggap darurat ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTT memastikan penanganan dampak gempa Flores tetap berjalan secara terkoordinasi.
Di tengah aktivitas gempa susulan yang masih berlangsung, pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan kedaruratan, tetapi juga mulai menghidupkan kembali pelayanan dasar, memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi, serta mempersiapkan tahapan pemulihan pascabencana.
Pemprov NTT bersama pemerintah kabupaten terdampak akan terus mengevaluasi perkembangan situasi di lapangan dan menyesuaikan langkah penanganan berdasarkan kebutuhan serta tingkat keamanan di masing-masing wilayah. (**)
