Dukung Program OVOP, Badan POM Serahkan 45 Izin Edar Produk UMKM NTT

"Sinergitas antara Badan POM, sektor perbankan yang menjamin permodalan, serta sektor UMKM dengan produk-produk unggulan hilirisasi, NTT dapat menjadi pilot project bagaimana sinergi lintas sektoral mendongkrak produk-produk unggulan dari NTT ke ranah yang lebih luas"

Penyerahan Izin Edar bagi 41 UMKM NTT, di Labuan Bajo, Senin (14/7/2025)

LABUAN Bajo, terasntt.co — Program One Village One Product (OVOP) yang dicetuskan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Melki – Johni mendapat dukungan dari berbagai pihak. Di antaranya Badan POM lewat penerbitan izin edar bagi 45 produk UMKM NTT.

“Ini menjadi salah satu puncak dari program yang kami dorong di Nusa Tenggara Timur (NTT), _One Village One Product_ (OVOP). Saya bersyukur kegiatan ini dilaksanakan di Manggarai Barat. Karena OVOP ini ujungnya adalah mesti bisa menjadi tuan rumah di Manggarai Barat,” kata Gubernur NTT, Melki Laka Lena saat Penyerahan Sertifikat Izin Edar kepada UMKM untuk kabupaten / kota se NTT di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Senin (14/7/2025).

Gubernur mengingatkan pesan Presiden RI, Prabowo Subianto, saat retret Kepala Daerah di Magelang. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa para Kepala Daerah harus bisa memastikan bahwa keadilan distributif atau sila kelima harus terdistribusi betul ke seluruh masyarakat.

“Karena, menurut Presiden, ada kondisi yang tidak berjalan antara harusnya kekayaan di negeri ini dinikmati oleh sebesar-besarnya bangsa Indonesia, karena sila kelima itu jelas sekali, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi faktanya adalah segelintir orang menguasai lebih dari 80 persen kekayaan bangsa,” ucap Gubernur Melki.

Di penghujung pertemuan, menurut Gubernur Melki, Presiden Prabowo berpesan bahwa seorang Kepala Daerah tidak boleh takut untuk mendistribusikan keadilan apa pun risikonya. Karena memang risikonya sudah pasti tidak mudah.

“Sesuai dengan visi dan misi kami, saya berpikir bagaimana caranya kita bisa membuat masyarakat NTT ini bisa pegang uang banyak, kemudian bisa gunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan lain, pemerintah juga bisa dapat PAD,” kata Melki.

Ia mencontohkan, kopi, jika dijual dalam bentuk biji yang belum diolah, harganya Rp.150 ribu per kilogram. Namun, jika dilakukan hilirisasi dalam bentuk kemasan, harga per kilogramnya bisa mencapai Rp.800 ribu per kilogram.

Dengan memperkuat hilirisasi di UMKM, Gubernur Melki meyakini bahwa produk-produk dari NTT bisa menembus pasar internasional.

“Hari ini, meskipun baru belasan UMKM, dampaknya akan sangat besar buat kami. Karena ini akan menimbulkan kepercayaan diri bagi para pelaku UMKM bahwa kalau Badan POM betul-betul mendampingi dan membantu kita di luar yang sudah ada, itu akan sangat besar artinya bagi kami di sini,” jelasnya.

Gubernur Melki berharap, dengan sinergi antara Badan POM, sektor perbankan yang menjamin permodalan, serta sektor UMKM dengan produk-produk unggulan hilirisasi, NTT dapat menjadi pilot project bagaimana sinergi lintas sektoral mendongkrak produk-produk unggulan dari NTT ke ranah yang lebih luas.

OVOP Menjadi Contoh Nasional

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk mendukung program OVOP yang dicanangkan Gubernur NTT sebagai percontohan nasional. Dalam kegiatan tersebut, Badan POM menyerahkan 45 nomor izin edar untuk 45 produk yang telah memenuhi standar nasional.

“Dan kalau standar nasional sudah terpenuhi, standar internasional juga, dengan asumsi produk-produk daerah bisa dipasarkan secara nasional, bahkan diekspor ke luar negeri,” kata Taruna.

Tujuan utama kegiatan, lanjut Kepala Badan POM, adalah menjadikan NTT sebagai percontohan nasional untuk membangun kekuatan ekonomi nasional dalam hal hubungannya dengan UMKM. Kegiatan dilakukan di NTT sebagai contoh baik bagi daerah lain di Indonesia.

“Kita ingin suatu ketika negara kita mandiri secara ekonomi, dan proses mandiri secara ekonomi itu harus dimulai dari sumber yang paling bawah, yaitu UMKM. Sebagai soko guru nanti akan dipadukan dengan Koperasi Merah Putih. Selain itu, akan juga ada hubungannya dengan Makan Bergizi Gratis. Ketiga program ini akan dipadukan untuk mewujudkan Sila Kelima Pancasila,” katanya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Bupati Manggarai Barat, para pejabat dari Badan POM, perwakilan ASN Pemkab Manggarai Barat dan perwakilan UMKM itu diakhiri dengan penyerahan sertifikat izin edar bagi perwakilan UMKM. Seusai acara penyerahan, Gubernur NTT didampingi Kepala Badan POM dan Wakil Bupati Manggarai Barat mengelilingi stan-stan UMKM yang ada di aula kegiatan, dan membeli produk-produk yang dijual sebagai bentuk dukungan terhadap berbagai produk UMKM asal NTT.(**)

Exit mobile version